WahanaNews.co | Taliban telah berjanji, pihaknya akan menyelenggarakan pemerintahan yang inklusif di Afghanistan, dan melibatkan perempuan dalam pemerintahan. Hal ini ditegaskan kembali oleh juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid.
Hanya, sambung Zabihullah, saat ini merupakan pemerintahan sementara, seperti dilaporkan stasiun televisi Prancis, BFM TV pada Kamis.
Baca Juga:
Taliban Persekusi Ratusan Perempuan Afghanistan
“Pemerintah ini sementara,” ujarnya, mengacu pada kabinet sementara yang diumumkan awal pekan kemarin, dilansir laman CGTN, Kamis (9/9).
“Kami menyiapkan posisi untuk perempuan,” lanjutnya.
Mujahid diangkat sebagai Menteri Wakil Menteri Penerangan. Lama menjadi juru bicara Taliban, Mujahid telah lebih dari 10 tahun menjadi figur kunci yang memberikan informasi tentang aktivitas Taliban. Dia secara berkala mengunggah rincian serangan bunuh diri lewat akun Twitter-nya.
Baca Juga:
Taliban Larang Anak Perempuan Berusia 10 Tahun untuk Sekolah
Tak satu pun foto dirinya beredar sampai dia menggelar konferensi pers pertama setelah kejatuhan Kabul bulan lalu. Selama bertahun-tahun badan intelijen militer AS percaya Mujahid adalah seorang persona dari sejumlah individu yang menjalankan operasi media Taliban.
Taliban menjanjikan akan menerapkan kebijakan-kebijakan yang lebih moderat setelah mereka berhasil merebut Kabul pada 15 Agustus lalu, tidak seperti kekuasaan mereka sebelumnya pada 1996-2001, di mana mereka melarang perempuan dan anak perempuan sekolah, termasuk mewajibkan memakai burka atau penutup seluruh wajah dan kepala, serta memberlakukan hukuman keras seperti rajam dan potong tangan.
Selain Mujahid, beberapa petinggi Taliban mendapatkan posisi dalam kabinet sementara ini, di antaranya Mohammad Hasan Akhund diangkat menjadi Plt Perdana Menteri.
Akhund telah lama menjabat sebagai kepala badan pengambil keputusan Taliban, Rehbari Shura, atau dewan pemimpin. Dia pernah menjadi menteri luar negeri dan kemudian perdana menteri dalam pemerintahan Taliban yang pertama pada 1996-2001.
Kepala kantor politik Taliban di Doha, Abdul Ghani Baradar diangkat menjadi Wakil Perdana Menteri sementara. Dia pernah menjabat wakil menteri pertahanan ketika Taliban memerintah Afghanistan dua dekade lalu.
Menteri Luar Negeri sementara yaitu Amir Khan Muttaqi. Muttaqi bertugas sebagai menteri budaya dan informasi dalam pemerintahan Taliban sebelumnya, juga menteri pendidikan. Dia kemudian dikirim ke Qatar dan ditunjuk sebagai anggota komisi perdamaian dan tim negosiasi yang melakukan pembicaraan dengan AS.
Mullah Yaqoob menjabat Plt Menteri Pertahanan. Tahun lalu, pria berusia 30-an tahun ini ditunjuk sebagai kepala seluruh komisi militer Taliban dan bertugas mengawasi semua operasi militer di Afghanistan.
Sirajuddin Haqqani ditunjuk sebagai Plt Menteri Dalam Negeri. Haqqani merupakan seorang buronan FBI paling dicari karena diduga terlibat dalam serangan bunuh diri dan memiliki hubungan dengan Al Qaidah. Departemen Luar Negeri AS telah menawarkan hadiah hingga 10 juta dolar bagi pemberi informasi yang bisa membuatnya tertangkap. [qnt]
