"Di masa depan, semua masalah pemerintahan dan kehidupan di Afghanistan akan diatur oleh hukum Syariah Suci," ujar pemimpin tertinggi Taliban Haibatullah Akhundzada dalam pernyataan publik pertamanya sejak jatuhnya Kabul pada 15 Agustus.
Meskipun Taliban telah menjanjikan versi baru yang lebih baik dari kelompok garis keras, dalam upaya untuk mencari pengakuan global, klaim tersebut dipertanyakan karena kenyataan di lapangan dan pernyataan para pemimpinnya.
Baca Juga:
Ledakan di Masjid Afghanistan Telan 3 Korban Jiwa
Dalam "pemerintah sementara" baru Taliban, Mullah Mohammad Hassan, kepala dewan kepemimpinan Taliban yang kurang dikenal, ditunjuk sebagai penjabat Perdana Menteri.
Teroris yang ditunjuk PBB, Sirajuddin Haqqani, adalah penjabat Menteri Dalam Negeri baru dalam kabinet beranggotakan 33 orang yang tidak memiliki anggota perempuan.
"Saat saya berbicara dan hari ini, Taliban mengumumkan pemerintah mereka. Itu sama sekali tidak inklusif," kata Duta Besar dan Perwakilan Tetap Afghanistan untuk PBB Ghulam Isaczai pada Selasa. [rin]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
