WahanaNews.co | Palestina mengecam rencana Inggris untuk memindahkan Kedutaan Besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Palestina menyebut rencana itu sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional secara terang-terangan.
Baca Juga:
Di Tengah Konflik Panjang, Ini Rahasia Israel Tetap Berstatus Negara Maju dan Kaya
Sebelumnya, Perdana Menteri (PM) Inggris Liz Truss dikatakan telah memberi tahu mitranya dari Israel, Yair Lapid, tentang tinjaun tersebut saat berada di PBB. Langkah seperti itu akan sangat kontroversial.
Pembukaan kedutaan Amerika Serikat (AS) di Yerusalem pada 2018 lalu disambut dengan kemarahan di seluruh dunia Arab.
Dalam sebuah tweet, Lapid mengucapkan terima kasih kepada Truss karena mempertimbangkan hal itu secara positif. Dia menggambarkan Truss sebagai "teman baiknya", menulis dalam bahasa Ibrani setelah pasangan itu bertemu di sela-sela Sidang Umum PBB di New York.
Baca Juga:
Pelanggaran Hukum Internasional, PBB: 70 Persen Korban di Gaza Adalah Perempuan dan Anak-anak
Downing Street belum memberikan indikasi waktu tetapi telah mengkonfirmasi bahwa peninjauan sedang berlangsung.
Pejabat Inggris mengatakan mereka tidak akan berspekulasi tentang hasilnya, menambahkan bahwa Truss menyadari sensitivitas dan pentingnya lokasi kedutaan Inggris di Israel.
Status Yerusalem adalah salah satu masalah paling sulit dalam konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung puluhan tahun. Israel melihat seluruh kota sebagai ibu kota abadi dan tak terbagi sementara Palestina mengklaim bagian timur Yerusalem sebagai ibu kota negara masa depan yang mereka harapkan.
Yerusalem Timur, bersama dengan Tepi Barat dan Jalur Gaza, direbut oleh Israel dari Yordania dan Mesir dalam perang Timur Tengah 1967 dan sejak itu dipandang secara internasional sebagai wilayah Palestina yang diduduki.
Di Twitter, Duta Besar Palestina untuk Inggris, Husam Zomlot, menulis sangat disayangkan bahwa Truss menggunakan penampilan pertamanya di PBB sebagai perdana menteri untuk berkomitmen untuk berpotensi melanggar hukum internasional.
Dia mengatakan setiap pemindahan kedutaan akan menjadi pelanggaran terang-terangan terhadap tanggung jawab bersejarah Inggris, yang merusak solusi dua negara dari negara Palestina merdeka bersama Israel untuk konflik Israel-Palestina.
"Janji seperti itu tidak bermoral, ilegal, dan tidak bertanggung jawab!" katanya seperti dikutip dari BBC, Sabtu (24/9/2022).
Sampai sekarang, Inggris - seperti kebanyakan negara lain - telah mempertahankan kedutaan besarnya di Tel Aviv, bukan di Yerusalem yang diperebutkan, dengan menyatakan bahwa kedutaan besar hanya boleh pindah ke kota suci setelah kesepakatan damai akhir antara Israel dan Palestina.
Inggris juga memiliki konsulat di Yerusalem Timur. Truss dilaporkan mengangkat gagasan relokasi kedutaan selama kampanye kepemimpinan Konservatif baru-baru ini.
Ketika Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel - memenuhi janji kampanye - hal itu membawa kecaman internasional. Hal ini juga menyebabkan peningkatan kekerasan di mana puluhan warga Palestina dibunuh oleh pasukan Israel.
Saat itu, PM Inggris Theresa May mengkritik tindakan AS tersebut. Satu-satunya negara yang mengikuti contoh Trump dengan memindahkan kedutaan mereka dari Tel Aviv ke Yerusalem adalah Honduras, Guatemala dan Kosovo.
Sementara Presiden AS Joe Biden telah memperbarui komitmen Washington untuk solusi dua negara, dia tidak mundur dari pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. [Tio]
