WAHANANEWS.CO, Jakarta - NATO menyatakan kesiapannya untuk mendukung upaya internasional yang dipimpin negara-negara Eropa dalam membuka kembali akses pelayaran di Selat Hormuz apabila diminta.
Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya koordinasi internasional menyusul tercapainya kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran yang diharapkan dapat meredakan ketegangan di kawasan Timur Tengah.
Baca Juga:
Eropa Mulai Tak Percaya AS, Publik Eropa Dorong Pertahanan Mandiri
Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menegaskan bahwa keterlibatan aliansi pertahanan tersebut akan bergantung pada permintaan resmi dari negara-negara yang memimpin inisiatif pembukaan jalur pelayaran strategis itu.
Menurutnya, NATO tetap berada dalam posisi siap memberikan bantuan apabila diperlukan, namun tidak akan terlibat secara langsung jika operasi dapat dijalankan secara efektif tanpa dukungan aliansi.
Saat ini, Inggris dan Prancis diketahui menjadi motor utama dalam penyusunan misi angkatan laut multinasional yang bertujuan menjamin kebebasan navigasi dan keamanan pelayaran di Selat Hormuz.
Baca Juga:
Trump Kesal ke Jerman, Pasukan AS Terancam Dipangkas
Persiapan operasi tersebut telah berlangsung selama sekitar dua bulan terakhir dengan sejumlah negara mulai mengerahkan aset militernya ke kawasan Timur Tengah.
Rencana operasi itu mencakup berbagai langkah pengamanan, mulai dari penjinakan ranjau laut, pengawasan melalui sistem radar, hingga pengamanan jalur pelayaran yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan dan distribusi energi dunia.
Rutte menjelaskan bahwa meskipun Selat Hormuz berada di luar wilayah tanggung jawab langsung NATO, koordinasi utama dalam pelaksanaan misi tetap dipimpin oleh Inggris dan Prancis.
Pembukaan kembali Selat Hormuz juga menjadi salah satu agenda pembahasan para pemimpin negara-negara G7.
Inisiatif tersebut dipandang sebagai bagian penting dari implementasi kesepakatan yang telah dicapai antara Washington dan Teheran.
Tujuan utamanya adalah memastikan jalur perdagangan internasional kembali beroperasi secara normal sehingga tidak mengganggu distribusi energi dan aktivitas ekonomi global.
Melansir Anadolu pada Kamis, 18 Juni 2026, koalisi maritim yang tengah disiapkan diperkirakan akan melibatkan sekitar 20 negara.
Sebagai bagian dari persiapan tersebut, Prancis telah menempatkan kapal induk Charles de Gaulle di kawasan sejak pertengahan Mei.
Sementara itu, Inggris mengirim kapal perusak HMS Dragon untuk memperkuat pengamanan wilayah.
Italia turut berkontribusi dengan menyiagakan kapal penjinak ranjau, sedangkan Jerman masih mempertimbangkan bentuk dukungan yang akan diberikan dalam operasi tersebut.
Sejumlah pejabat Eropa menyebutkan bahwa misi pengamanan ini nantinya berpotensi mengawal sekitar 2.000 kapal tanker minyak dan kapal kargo yang saat ini menunggu kesempatan melintasi Selat Hormuz.
Kehadiran koalisi internasional diharapkan mampu menjamin keamanan pelayaran sekaligus mempercepat pemulihan arus perdagangan global yang sempat terganggu akibat konflik di kawasan.
Meski demikian, pengerahan pasukan secara penuh masih bergantung pada perkembangan situasi politik dan keamanan antara Amerika Serikat dan Iran.
Beberapa negara peserta menekankan bahwa jaminan stabilitas dan keamanan harus dipastikan terlebih dahulu sebelum operasi dijalankan secara maksimal.
Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menilai kesepakatan yang telah dicapai dengan Iran sudah cukup untuk menjamin kebebasan navigasi di Selat Hormuz.
Ia berpandangan bahwa tambahan keterlibatan militer kemungkinan tidak diperlukan, meskipun tetap membuka peluang adanya dukungan dari negara-negara lain apabila dibutuhkan.
Namun demikian, sejumlah perbedaan pandangan masih terjadi antara Washington dan Teheran terkait status jalur pelayaran tersebut.
Perbedaan itu terutama berkaitan dengan kemungkinan penerapan biaya atau tarif bagi kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz, yang hingga kini masih menjadi salah satu isu yang belum sepenuhnya disepakati kedua pihak.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
