WAHANANEWS.CO, Jakarta - Kepala badan PBB yang menangani urusan pengungsi menyerukan peningkatan solidaritas global guna membantu jutaan pengungsi yang tersebar di berbagai belahan dunia.
Seruan tersebut disampaikan Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi, Barham Salih, dalam kunjungan resmi perdananya ke Kenya.
Baca Juga:
Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara Digeledah KPK
Dalam agenda kunjungan tersebut, Salih memberikan apresiasi tinggi terhadap peran strategis Kenya dalam memberikan perlindungan bagi pengungsi.
Ia menilai pemerintah Kenya konsisten menerapkan kebijakan pengungsi yang progresif dan inklusif.
Selama puluhan tahun, Kenya dikenal sebagai salah satu negara yang paling terbuka dan dermawan dalam menerima pengungsi, sebagaimana dilaporkan Xinhua, Rabu (14/1/2026).
Baca Juga:
Trump Tarik AS dari 66 Organisasi Internasional dalam Satu Dekrit
Kenya menerapkan kebijakan visioner yang memungkinkan pengungsi untuk bekerja secara legal serta mengakses berbagai layanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, dan layanan keuangan.
Menurut Salih, langkah tersebut mencerminkan solidaritas luar biasa Kenya, meskipun negara itu menghadapi keterbatasan sumber daya.
Ia menilai kebijakan yang diterapkan Kenya tidak hanya berfokus pada bantuan kemanusiaan, tetapi juga mendorong kemandirian pengungsi serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Pernyataan resmi tersebut disampaikan Salih di Nairobi setelah melakukan pertemuan dengan Presiden Kenya William Ruto dan meninjau langsung Kamp Pengungsi Kakuma.
Pada Maret 2025, pemerintah Kenya meluncurkan sebuah program bersejarah yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup lebih dari 800.000 pengungsi dan pencari suaka.
Program ini juga menyasar masyarakat tuan rumah dengan mengubah kawasan kamp pengungsi menjadi permukiman terpadu yang inklusif.
Program bernama Rencana Shirika tersebut dirancang untuk menggeser pendekatan dari ketergantungan bantuan kemanusiaan menuju kemandirian jangka panjang pengungsi.
Selain itu, program ini bertujuan menciptakan kehidupan yang harmonis antara pengungsi dan komunitas tuan rumah.
Melalui Rencana Shirika, pengungsi memperoleh akses terhadap dokumen identitas hukum dan izin kerja.
Mereka juga dapat memanfaatkan layanan perbankan serta sistem uang digital untuk mendukung aktivitas ekonomi mereka.
Selain akses ekonomi, pengungsi juga diberikan kesempatan mengikuti pendidikan publik serta memperoleh layanan kesehatan universal.
Salih menggambarkan Kakuma sebagai simbol transformasi dan inovasi, yang mengirimkan pesan kuat bahwa pengungsi berhak hidup bermartabat dan berkontribusi bagi masyarakat.
Meski demikian, krisis pendanaan global dinilai mengancam keselamatan para pengungsi dan berpotensi menghambat bahkan membalikkan berbagai kemajuan yang telah dicapai.
Oleh sebab itu, Salih mendorong para pelaku pembangunan dan lembaga keuangan internasional untuk meningkatkan dukungan terhadap implementasi Rencana Shirika.
Ia juga mengajak para donor serta sektor swasta untuk turut berperan aktif dalam mendukung program tersebut.
Rencana Shirika diharapkan mampu menghadirkan solusi jangka panjang bagi pengungsi, sekaligus memastikan mereka dapat hidup secara aman, mandiri, dan berkelanjutan.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
