WahanaNews.co | Taliban memicu perdebatan di Majelis Umum PBB usai minta perwakilan di badan internasional tersebut. Langkah ini diyakini akan memicu pertempuran diplomatik dengan utusan Afghanistan sebelumnya.
Afghanistan saat ini di PBB diwakili oleh Ghulam Isaczai, orang yang ditunjuk dari pemerintahan sebelumnya yang runtuh di bawah serangan cepat Taliban bulan lalu. Permintaan oleh Taliban dan Isaczai sekarang sedang dipertimbangkan oleh komite kredensial PBB.
Baca Juga:
Bio Farma Hibahkan 10 Juta Dosis Vaksin Polio untuk Afghanistan
Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Stephane Dujarric mengungkapkan bahwa Taliban, yang sekarang memerintah Afghanistan, pada awal pekan ini telah menginstruksikan PBB untuk menggantikan Isaczai dengan perwakilan mereka sendiri.
"Sekretaris Jenderal menerima komunikasi dengan kop surat Kementerian Luar Negeri Imarah Islam Afghanistan, tertanggal 20 September 2021, ditandatangani oleh Ameer Khan Muttaqi sebagai Menteri Luar Negeri, meminta untuk berpartisipasi dalam sesi ke-76 Majelis Umum PBB pada 21-27 September 2021," katanya dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari CNN, Rabu (22/9/2021).
Menurut surat itu, Isaczai tidak lagi mewakili Afghanistan. Sebaliknya, mereka menyebut Mohammad Suhail Shaheen sebagai calon wakil tetap kelompok militan Islam itu di New York.
Baca Juga:
Afghanistan Kembali Gempa Bumi Berkekuatan 6,3 Magnitudo
"Surat itu juga mencatat bahwa mantan Presiden Mohammed Ashraf Ghani telah digulingkan dan (negara-negara di seluruh dunia) tidak lagi mengakui dia sebagai presiden," menurut pernyataan juru bicara itu.
Pengamat PBB telah mengantisipasi potensi konflik tahun ini atas setidaknya dua kursi di Aula Majelis Umum, kursi Myanmar dan Afghanistan, di mana rezim baru baru-baru ini naik ke tampuk kekuasaan tetapi diplomat yang mewakili pemerintah sebelumnya masih memegang akreditasi PBB.
Sejak Taliban menguasai Afghanistan, Isaczai terus mengadvokasi negaranya, bertemu dengan utusan asing dan bahkan menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk menekan Taliban agar membentuk pemerintahan yang lebih demokratis.
