WahanaNews.co | Kementerian Dalam Negeri Jerman mengungkapkan pihaknya berikan izin tinggal untuk sekitar 2.600 pengungsi yang terdiri dari aktivis, pegiat hak asasi, seniman, ilmuwan, dan jurnalis dari Afghanistan.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman mengatakan, mereka yang namanya tercatat dalam "Daftar Kemanusiaan" itu telah menerima izin tinggal resmi dan tidak perlu lagi mengajukan permohonan untuk mendapat suaka politik, sesuai dengan komitmen pemerintah Jerman. Dengan mengantungi izin tinggal resmi, mereka juga berhak bekerja di Jerman.
Baca Juga:
Sesama Pengungsi, Warga Afghanistan dan Ukraina Saling Gusur di Jerman
Setelah Taliban menguasai Afghanistan bulan Agustus lalu, ada 4.587 orang yang dievakuasi militer Jerman Bundeswehr dari Kabul, di antaranya 3.849 warga Afghanistan dan 403 warga Jerman, demikian laporan pemerintah Jerman.
Mereka yang namanya dimuat dalam "Daftar Kemanusiaan" dan dianggap membutuhkan perlindungan adalah para staf lokal yang bekerja untuk Bundeswehr dan lembaga-lembaga Jerman lainnya di Afghanistan.
Setelah operasi evakuasi dari Kabul selesai akhir Agustus lalu, masih ada beberapa ratus warga Afghanistan yang juga berhasil keluar dari negaranya dan kemudian diterbangkan ke Jerman dari Qatar.
Baca Juga:
IRAP Serukan Kesetaraan Perlakuan terhadap Pengungsi Afghanistan dan Ukraina
Partai Sayap Kiri kritik birokrasi Jerman
Sebelumnya Partai Kiri mengkritik pemerintah Jerman karena "birokrasi yang lambat" dalam pengurusan suaka politik bagi lebih dari 4000 warga Afghanistan, yang menurut Partai Kiri pada dasarnya berhak mendapat hak suaka termasuk hak berkumpul dengan keluarganya di Jerman.
Harian "Neue Osnabrücker Zeitung" hari Rabu (15/9) mengutip pernyataan anggota parlemen Ulla Jelpke dari Partai Kiri
Ulla mengatakan, selama paruh pertama tahun 2021, Jerman hanya mengeluarkan 624 visa untuk warga Afghanistan. Sementara masih ada 4173 orang yang berkasnya belum diproses.
"Masa tunggu untuk penyatuan keluarga bagi warga Afghanistan ini terlalu lama, tidak bisa diterima dan sangat menyulitkan keluarga yang menunggu. Padahal mereka pada dasarnya punya hak untuk masuk ke Jerman," kata Ulla Jelpke kepada harian Jerman itu.
Partai Kiri menuntut agar pengurusan visa dipercepat, sedapat mungkin juga dengan visa elektronik. [rin]
