WAHANANEWS.CO, Jakarta - Pemerintah China kembali mengguncang stabilitas jajaran militernya dengan langkah ekstrem, menyingkirkan sembilan jenderal berpengaruh sekaligus, termasuk sosok kuat He Weidong, dalam keputusan yang menegaskan tak ada jabatan yang aman di bawah bayang-bayang kekuasaan Xi Jinping.
Pemerintah China pada Jumat (18/10/2025) mengumumkan melalui Kementerian Pertahanan bahwa sembilan pejabat tinggi militer resmi dikeluarkan dari keanggotaan Partai Komunis sekaligus dari struktur Angkatan Bersenjata, menandai babak baru dari kampanye antikorupsi besar-besaran yang telah menjadi ciri khas pemerintahan Xi sejak 2012.
Baca Juga:
Ngeri! Warga Korea Utara Ditembak Mati Gegara Nonton Film Asing
Juru Bicara Kementerian Pertahanan, Zhang Xiaogang, menyebut para jenderal tersebut diduga melakukan pelanggaran serius yang melibatkan jumlah uang sangat besar dan kasusnya kini sudah dilimpahkan ke jaksa militer untuk penyidikan lebih lanjut pada Sabtu (18/10/2025).
Langkah keras ini sekaligus menunjukkan bagaimana Xi Jinping memadukan agenda antikorupsi dengan strategi konsolidasi kekuasaan, sebab sebagian besar nama yang dicopot merupakan figur dengan pengaruh signifikan dalam struktur militer dan internal partai.
He Weidong terakhir terlihat di hadapan publik pada Maret lalu dan absennya ia dari berbagai agenda kenegaraan memicu spekulasi bahwa posisinya sedang terancam, terlebih ia diketahui sebagai salah satu dari 24 anggota Politbiro yang memegang akses langsung ke lingkar kekuasaan elite Partai Komunis.
Baca Juga:
Badan Intelijen Korsel: Putri Kim Jong Un Sudah Amankan Narasi Revolusioner untuk Suksesi
Sebelum berada di Komisi Militer Pusat, He adalah komandan Komando Teater Timur, unit strategis yang bertanggung jawab atas pengawasan kawasan sekitar Taiwan, wilayah sensitif yang menjadi titik panas geopolitik internasional.
Nama lain yang ikut dicabut adalah Miao Hua, Direktur Departemen Kerja Politik CMC, yang telah lebih dulu diselidiki pada November tahun lalu, memperlihatkan bahwa radar pengawasan Xi kini menyentuh figur-figur di lingkar paling dalam militer.
Dari sembilan pejabat yang dipecat, delapan diketahui merupakan anggota Komite Sentral Partai Komunis China, yang mempertegas bahwa akar dugaan korupsi tidak hanya menjalar di level teknis tetapi menembus ke jantung kekuasaan partai dan militer.
Kesembilan nama yang terseret adalah He Weidong selaku Wakil Ketua Komisi Militer Pusat, Miao Hua sebagai Direktur Departemen Kerja Politik CMC, He Hongjun yang menjabat Wakil Direktur Eksekutif Departemen Kerja Politik, Wang Xiubin yang duduk sebagai Wakil Direktur Eksekutif Pusat Komando Operasi Gabungan, Lin Xiangyang sebagai Komandan Teater Timur, Qin Shutong Komisaris Politik Angkatan Darat, Yuan Huazhi Komisaris Politik Angkatan Laut, Wang Houbin sebagai Komandan Pasukan Roket, dan Wang Chunning yang menjabat Komandan Pasukan Polisi Bersenjata.
Kampanye antikorupsi yang digencarkan Xi sejak awal pemerintahannya telah menyingkirkan ribuan pejabat, termasuk figur kuat yang semula dianggap tidak tersentuh, dan banyak analis menilai langkah-langkah ini sekaligus berfungsi sebagai uji loyalitas terhadap Xi.
“Pelanggaran ini bersifat serius dan berdampak sangat merugikan,” ujar Zhang Xiaogang tanpa menjelaskan detail pelanggaran, tetapi pernyataan tersebut cukup menggambarkan betapa kerasnya nada sikap pemerintah terhadap kasus ini.
Pengumuman ini datang hanya beberapa hari sebelum Komite Sentral Partai Komunis dijadwalkan menggelar pertemuan penting di Beijing pada Senin (20/10/2025) untuk menetapkan arah kebijakan nasional dalam lima tahun mendatang, momentum yang disebut banyak pengamat sebagai ajang penyelarasan penuh struktur partai dengan visi Xi.
Gelombang terbaru ini menambah daftar panjang nama-nama militer yang tumbang, sebab tahun lalu dua mantan Menteri Pertahanan, Li Shangfu dan Wei Fenghe, juga disingkirkan dari partai atas tuduhan korupsi dalam pengadaan alutsista.
Tindakan ini juga memberi sinyal kuat bahwa Xi ingin memastikan seluruh mata rantai komando bersih dari potensi dissent dan hanya tunduk pada garis disiplin partai yang ketat, sebuah pendekatan yang dikenal di kalangan analis sebagai model kekuasaan berbasis “revolusi diri” Partai Komunis China.
Dikutip dari BBC pada Sabtu (18/10/2025), sebagian besar dari sembilan pejabat ini memiliki pangkat jenderal bintang tiga dan duduk sebagai anggota Komite Sentral, yang mempertegas bahwa pembersihan ini menyasar langsung struktur strategis partai negara, bukan sekadar simbol antikorupsi biasa.
Langkah ini diambil menjelang Sidang Pleno Keempat Komite Sentral yang akan membahas pembentukan arah pembangunan ekonomi nasional dan restrukturisasi unsur pimpinan partai, sebuah forum yang disebut-sebut akan menjadi panggung konsolidasi final Xi di periode kekuasaannya saat ini.
Neil Thomas dari Asia Society Policy Institute menilai langkah Xi menyingkirkan kader yang dianggap tidak loyal atau terlibat korupsi merupakan bagian dari strategi memperpanjang umur kekuasaan partai tanpa batas waktu dengan cara memastikan struktur organisasi bersih sekaligus patuh.
Namun ia menegaskan ada risiko lain yang menyertai, “Pembersihan semacam ini bisa memperlambat inisiatif dan membuat sistem pemerintahan menjadi lebih kaku,” ujarnya dalam analisisnya.
“Itulah harga yang harus dibayar oleh kekuasaan Xi, sistem menjadi lebih bersih dan patuh, tetapi juga lebih berhati-hati, bahkan terkadang rapuh,” lanjutnya, menggambarkan dilema antara kontrol absolut dan fleksibilitas politik.
Kini seluruh mata pengamat politik China tertuju pada sidang pleno mendatang, sebab jumlah peserta aktif dan figur yang hadir akan menjadi indikator paling jelas seberapa jauh pembersihan ini telah mengubah peta kekuasaan internal Partai Komunis.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
