WahanaNews.co | Kelompok Taliban mengklaim menjamin kaum wanita bisa mengenyam pendidikan dan bisa bekerja, namun wajib mengenakan hijab. Kelompok itu juga memperingatkan Amerika Serikat (AS) untuk tidak ikut campur tentang bagaimana cara mereka memperlakukan kaum wanita.
Kelompok itu berhasil mengambil alih kekuasaan Afghanistan sejak 15 Agustus lalu, namun belum juga mengumumkan pemerintahan baru. Mereka leluasa berkuasa ketika AS dan sekutu NATO-nya mulai menarik pasukannya.
Baca Juga:
Taliban Persekusi Ratusan Perempuan Afghanistan
Juru bicara Taliban, Suhail Shaheen, mengatakan kepada Fox News pada hari Jumat bahwa tidak akan ada masalah tentang hak-hak perempuan setelah pengambilalihan kekuasaan Afghanistan. Tapi, pihaknya menentang pandangan Barat bahwa perempuan harus memiliki pendidikan tanpa harus berhijab.
"Ini adalah perubahan budaya," katanya. "Budaya kita...mereka (kaum wanita) bisa mengenyam pendidikan dengan hijab. Mereka bisa bekerja dengan hijab."
Ketika ditanya tentang hubungan masa depan dengan AS, Shaheen berkata, "Kita harus berfokus pada bagaimana kita dapat bekerja sama dengan cara yang positif dan konstruktif yang merupakan kepentingan terbaik kedua belah pihak."
Baca Juga:
Taliban Larang Anak Perempuan Berusia 10 Tahun untuk Sekolah
"Tidak akan ada masalah tentang hak-hak perempuan. Tidak ada masalah tentang pendidikan mereka, pekerjaan mereka," ujarnya.
"Tapi kita tidak boleh mengubah budaya satu sama lain karena kami tidak bermaksud mengubah budaya Anda, Anda tidak boleh mengubah budaya kami," paparnya.
Shaheen juga menggambarkan penarikan militer AS dari Afghanistan sebagai penutupan satu babak dalam sejarah negara itu.
"Kami telah menutup satu babak. Bagi kami itu adalah pendudukan. Kami mengakhiri itu, kami melakukan perlawanan," katanya. "Tapi sekarang sudah ditutup. Itu masa lalu. Kita harus fokus ke masa depan yang lebih baik untuk mereka dan kita."
Komentar Shaheen muncul ketika laporan muncul bahwa pemerintah baru Afghanistan akan segera diumumkan di Kabul. Salah satu pendiri Taliban, Mullah Abdul Ghani Baradar, akan bertanggung jawab atas itu.
Beberapa sumber orang dalam Taliban mengatakan kepada Reuters bahwa pemerintah sementara Afghanistan hanya akan terdiri dari anggota Taliban, berisi 25 kementerian dan dewan konsultatif dari 12 cendekiawan Muslim.
Di level kepemimpinan atas, Baradar akan bergabung dengan Mullah Mohammad Yaqoob, putra Mullah Omar - salah satu pendiri Taliban.
"Semua pemimpin puncak telah tiba di Kabul, di mana persiapan sedang dalam tahap akhir untuk mengumumkan pemerintahan baru," kata seorang pejabat Taliban kepada Reuters yang berbicara dengan syarat anonim. [rin]
