WAHANANEWS.CO - Juru bicara Gedung Putih, Amerika Serikat, Kush Desai tak menjawab dengan jelas saat ditanya terkait syarat yang diberikan Presiden AS Donald Trump kepada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) jika pihaknya harus tetap bergabung.
"Pemerintahan Trump akan terus meninjau proses dan badan layanan Kesehatan saat ini untuk menerapkan reformasi yang dibutuhkan," kata Desai, dikutip dari CNN Indonesia.
Baca Juga:
Tawarkan Pesangon ke Pegawai, CIA Tak Lagi Badan Mata-mata Terkuat Dunia
Di hari pelantikan, Trump menandatangani serangkaian perintah eksekutif mencakup penarikan diri dari badan multilateral.
Trump menganggap badan PBB tak dijalankan dengan baik padahal punya potensi luar biasa. Dia juga menilai ada ketidaksetaraan pendonoran antar negara ke badan itu.
Politikus Republik itu kemudian mengisyaratkan AS bisa Kembali jika WHO "dibersihkan." Namun, dia tak memberi rincian lebih lanjut.
Baca Juga:
Netanyahu Sebut Rakyat Palestina Bisa Bangun Negara di Arab Saudi: Banyak Lahan Disana
Menanggapi proposal itu, Direktur transformasi WHO, Soren Brostrom, membantah badan ini tak melakukan reformasi.
"Kami telah melakukan reformasi total, dan kami tahu bahwa kami masih dalam proses," kata Brostrom.
Dia juga mengatakan langkah-langkah untuk meningkatkan independensi dari para donor dengan mereformasi model pendanaan, memberikan lebih banyak otonomi ke direktur negara di luar kantor pusat, dan memberi lebih banyak transparansi terkait pengeluaran.
"Jika negara-negara anggota... memiliki permintaan tambahan untuk reformasi, kami akan mencoba memenuhinya," imbuh Brostrom.
Sebelumnya, Donald Trump disebut mengajukan beberapa syarat kepada WHO jika badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ingin Washington tetap bergabung.
Tuntutan ini datang setelah Trump meneken perintah eksekutif berisikan keputusannya mengeluarkan AS dari WHO. Langkah itu diambil hanya beberapa jam setelah dirinya di lantik sebagai presiden pada 20 Januari lalu.
Dua sumber yang mengetahui rencana tersebut mengatakan Trump meminta WHO mereformasi sitem dan organisasinya.
Sang Presiden AS yang sangat skeptis dengan badan PBB itu juga mengatakan WHO harus menempatkan warganya sebagai pemimpin di badan tersebut.
Syarat dari Trump itu tertuang dalam dokumen yang dibagikan ke para penasihat sebelum dilantik pada 20 Januari lalu.
Dokumen itu merekomendasikan penarikan AS dari WHO dan "mengadopsi pendekatan yang radikal" untuk menangani badan ini.
Rekomendasi tersebut termasuk mendorong pejabat AS untuk menjabat sebagai direktur jenderal usai Tedros Adhanom Ghebreyesus lengser pada 2027.
Dua sumber itu mengatakan proposal reformasi sudah dibahas sejak sebelum Trump menjabat. Namun, tak ada informasi apakah pemerintahan dia akan mengadopsi rekomendasi lain.
Proposal tersebut disusun pakar kebijakan luar negeri atas permintaan tim transisi Trump. Usulan itu menyimpulkan WHO menjadi badan PBB "paling kacau dan paling tak efektif."
Dokumen itu juga menjelaskan WHO gagal melaksanakan reformasi yang sudah diusulkan sebelumnya dan memicu kemerosotan dalam manajemen.
Lebih lanjut, dokumen tersebut mengakui angkat kaki atau tetap di WHO akan merugikan kepentingan AS.
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
