WAHANANEWS.CO - Di tengah upaya mengakhiri konflik yang telah berlangsung berbulan-bulan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump justru melontarkan ancaman keras kepada Iran hanya beberapa jam sebelum kedua negara menandatangani nota kesepahaman (MoU) perdamaian.
Trump menegaskan Amerika Serikat siap kembali melakukan serangan militer apabila Iran tidak menjalankan komitmen yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.
Baca Juga:
Diduga Gas Bocor, Kebakaran Rumah di Maros Tewaskan Seorang Balita
Pernyataan itu disampaikan Trump saat menghadiri KTT G7 di Prancis, Rabu (17/6/2026) waktu setempat, menjelang penandatanganan MoU antara Washington dan Teheran.
"Tidak, ini belum final. Ini adalah nota kesepahaman," kata Trump.
"Jika saya tidak menyukainya, kami akan kembali menyerang mereka," tambahnya.
Baca Juga:
Perempuan di Bandung Diduga Disekap Pacar Selama 3 Tahun, Alami Luka Berat
Trump bahkan mengeluarkan pernyataan yang lebih keras terkait kemungkinan tindakan militer terhadap Iran.
"Jika mereka tidak berperilaku baik, kami akan langsung kembali menjatuhkan bom tepat di tengah kepala mereka," cetus Trump.
"Karena mereka berperilaku buruk selama 47 tahun," lanjutnya, merujuk pada Republik Islam Iran yang berdiri setelah Revolusi Islam tahun 1979.
Beberapa jam setelah pernyataan tersebut, Trump menandatangani nota kesepahaman Iran-Amerika Serikat saat menghadiri jamuan makan malam bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Versailles usai KTT G7, Rabu (17/6/2026) malam waktu setempat.
"Baru saja menandatanganinya," kata Trump saat meninggalkan istana.
Di pihak lain, pemerintah Iran juga mengonfirmasi bahwa dokumen kesepakatan untuk mengakhiri perang dengan Amerika Serikat telah ditandatangani kedua belah pihak.
"Teks Memorandum of Understanding Islamabad telah diselesaikan dengan tanda tangan para presiden -- sekarang saatnya untuk menguji implementasi perjanjian tersebut," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baqaei.
Baqaei menjelaskan proses penandatanganan dilakukan secara elektronik dan jarak jauh oleh kedua kepala negara sehingga tidak memerlukan seremoni khusus.
Ia juga menegaskan bahwa kesepakatan yang telah ditandatangani oleh pemimpin tertinggi kedua negara akan memiliki konsekuensi politik yang besar apabila dilanggar.
"Ketika teks ditandatangani oleh pejabat tertinggi kedua negara, melanggarnya tentu akan menimbulkan biaya yang lebih besar, dan mengingat pengalaman kami, kami lebih memilih hal ini terjadi," kata Baqaei.
Sebelumnya, pemerintah Swiss menyebut upacara penandatanganan resmi dijadwalkan berlangsung pada Jumat (19/6/2026) di sebuah hotel di kawasan Danau Lucerne dengan dihadiri Ketua Parlemen Iran Bagher Ghalibaf dan Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance.
Teks perjanjian tersebut telah dipublikasikan oleh kedua negara pada Rabu (17/6/2026) dan akan dilanjutkan dengan masa negosiasi selama dua bulan, sementara pembukaan kembali Selat Hormuz menjadi langkah awal pelaksanaan kesepakatan tersebut.
[Redaksi; Rinrin Khaltarina]
