WAHANANEWS.CO - Isu soal “tombol nuklir” kembali memanas setelah klaim viral menyebut Presiden AS meminta akses kode nuklir, namun faktanya prosedur penggunaan senjata nuklir jauh lebih kompleks dan tidak bisa dilakukan sepihak.
Kabar viral menyebut Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat Dan Caine menolak permintaan Presiden Donald Trump untuk mengakses peluncuran bom nuklir.
Baca Juga:
Sadis! Korban Penculikan di Garut Dipaksa Makan Kotoran Ayam
Gedung Putih langsung membantah isu tersebut dan menegaskan bahwa tidak ada permintaan kode nuklir dalam rapat terkait perang Iran pada Sabtu (18/4/2026).
Klaim tersebut diketahui berasal dari pernyataan mantan perwira CIA, Larry Johnson, dalam podcast "Judging Freedom" pada Senin (20/4/2026).
Dalam sistem di Amerika Serikat, Presiden memang memiliki kewenangan untuk memerintahkan penggunaan senjata nuklir, namun tidak berarti dapat langsung menekan “tombol nuklir” secara sepihak.
Baca Juga:
Target 380 Ribu Anak, Vaksin Campak di Banten Terkendala Penolakan
Sebelum keputusan diambil, Presiden harus terlebih dahulu menggelar konferensi dengan para penasihat militer dan sipil untuk memastikan bahwa perintah tersebut sesuai dengan hukum humaniter internasional.
Untuk memverifikasi perintah, seorang perwira senior di ruang komando akan memberikan “kode tantangan” berupa kombinasi huruf fonetik militer.
Presiden kemudian harus mengonfirmasi identitasnya dengan menjawab menggunakan “Kode Emas” melalui perangkat khusus yang dikenal sebagai “biskuit”.
Setelah proses verifikasi selesai dan keputusan disetujui, pusat komando akan menyusun perintah peluncuran dalam bentuk pesan berkode yang dikirim ke unit peluncur, baik di kapal selam maupun pangkalan darat.
Perintah tersebut juga memuat rincian target serta rencana operasi yang akan dijalankan.
Kode untuk mengaktifkan rudal nuklir sendiri disimpan secara terpisah dan hanya dapat diakses melalui prosedur tertentu sesuai jenis sistem persenjataan yang digunakan.
Begitu rudal diluncurkan, tidak ada mekanisme untuk membatalkan serangan, sehingga sistem pengamanan berlapis diterapkan secara ketat.
Meski Presiden memiliki otoritas tertinggi, keputusan penggunaan senjata nuklir tetap melibatkan berbagai tahapan verifikasi dan pertimbangan dari banyak pihak.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
