Ia menegaskan bahwa keberhasilan eliminasi malaria tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah pusat semata.
Diperlukan sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, hingga partisipasi aktif masyarakat untuk memastikan upaya pengendalian berjalan optimal dan berkelanjutan.
Baca Juga:
Kasus Hantavirus di Kapal Pesiar Jadi Sorotan, Wamenkes Jelaskan Perbedaannya dengan Varian di Indonesia
“Eliminasi malaria bukan hasil instan. Dibutuhkan dukungan semua pihak, konsistensi bertahun-tahun, dan strategi yang disesuaikan dengan kondisi tiap daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Andi mengingatkan daerah-daerah yang telah memperoleh status bebas malaria agar tetap waspada dan tidak mengendurkan upaya pencegahan.
Ia mencontohkan adanya sejumlah wilayah yang justru mengalami peningkatan kasus hingga Kejadian Luar Biasa (KLB) setelah sebelumnya dinyatakan bebas malaria, akibat menurunnya kewaspadaan dan pengawasan.
Baca Juga:
Usai WHO Tetapkan Ebola Darurat Global, Kemenkes Perketat Pintu Masuk RI
Untuk itu, penguatan monitoring dan evaluasi secara berkala dinilai penting guna menjaga status bebas malaria tetap berkelanjutan.
Pemerintah juga mendorong inovasi program berbasis lokal agar intervensi yang dilakukan lebih tepat sasaran sesuai karakteristik wilayah masing-masing.
“Sekarang kita bisa, dan sekarang kita harus mengakhiri malaria. Salah satunya melalui kerja sama kuat seluruh pihak di semua daerah,” kata Andi menutup.
