WAHANANEWS.CO, Jakarta – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengungkap hasil pemeriksaan laboratorium terkait sejumlah kasus dugaan keracunan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dari hasil investigasi tersebut, ditemukan adanya bakteri Escherichia coli (E. coli) pada beberapa sampel makanan yang diperiksa.
Baca Juga:
Enam Dokter Internsip Meninggal, Kemenkes Gelar Medical Check Up dan Skrining Kesehatan Jiwa
Temuan itu menjadi dasar evaluasi pemerintah untuk memperkuat sistem keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG di berbagai daerah.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, hasil pemeriksaan laboratorium tidak hanya menemukan bakteri pada satu jenis makanan, tetapi juga pada beberapa sampel lain.
Seluruh hasil investigasi telah disampaikan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai bahan perbaikan terhadap sistem pengelolaan makanan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Baca Juga:
Awasi Ketat Dapur MBG, Kerahkan Dokter Sampai Chef Profesional
“Ada beberapa makanan teridentifikasi mengandung bakteri E.coli, bukan hanya semangka. Kami sudah memberi masukan kepada BGN terkait permasalahan di SPPG,” kata Budi Gunadi Sadikin saat konferensi pers di kantor Kemenkes, Jakarta, Rabu, 5 Agustus 2026.
Budi menjelaskan, tim Kementerian Kesehatan langsung melakukan investigasi lapangan setelah menerima laporan dugaan keracunan dari sejumlah wilayah.
Selain mengambil sampel makanan, petugas juga melakukan pemeriksaan laboratorium dan penelusuran terhadap proses pengolahan hingga distribusi makanan.
Hasil investigasi tersebut kemudian dijadikan dasar dalam penyusunan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan standar keamanan pangan di seluruh SPPG.
Menurutnya, langkah cepat sangat penting agar kejadian serupa tidak kembali terulang, terutama karena cakupan Program Makan Bergizi Gratis terus diperluas dan melibatkan ribuan dapur pelayanan di berbagai daerah.
Dalam kesempatan itu, Menkes juga mengapresiasi respons Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, yang dinilai sigap menerima masukan dan segera mengambil langkah perbaikan.
Ia menyebut koordinasi antara Kemenkes dan BGN berjalan baik demi memastikan kualitas makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat tetap aman dikonsumsi.
“Saya pribadi melihat sekarang Pak Sudaryono jauh sangat responsif, jauh sangat terbuka. Sehingga kalau dapat masukan itu cepat sekali merespons,” ujar Menkes Budi.
Budi menambahkan, BGN kini tengah mempercepat pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) di seluruh dapur MBG.
Sertifikat tersebut dinilai menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan setiap dapur memenuhi standar kebersihan, sanitasi, dan keamanan pangan sebelum beroperasi secara penuh.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan seluruh dapur MBG yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi diberikan tenggat waktu hingga 10 Agustus 2026 untuk melengkapi persyaratan tersebut.
Setelah batas waktu berakhir, pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap dapur yang tidak memenuhi standar.
“Kalau enggak tutup permanen. Jadi memang kita tidak mentolerir dapur-dapur yang secara sanitasi dan higienisnya itu kemudian tidak memenuhi standar,” kata Sudaryono.
Ia menegaskan bahwa SLHS bukan sekadar dokumen administratif, melainkan syarat utama agar sebuah dapur dapat menjalankan operasional dalam Program Makan Bergizi Gratis.
Karena itu, setiap penyelenggara diwajibkan memenuhi seluruh standar higiene dan sanitasi demi menjamin keamanan makanan yang dikonsumsi para siswa.
Selain memperketat persyaratan operasional dapur, BGN juga menerapkan prosedur penanganan cepat terhadap setiap laporan dugaan keracunan pangan.
Setiap dapur yang diduga menjadi sumber insiden akan langsung dihentikan sementara operasionalnya hingga hasil pemeriksaan laboratorium dan investigasi selesai dilakukan.
“Terkait sanksi, setiap kejadian itu satu dapurnya disuspensi. Kemudian makanannya dicek di lab oleh Dinas Kesehatan di bawah pengawasan dari Kementerian Kesehatan,” ucap Sudaryono.
Menurutnya, langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian sekaligus upaya memastikan penyebab kejadian dapat diidentifikasi secara akurat sebelum dapur kembali beroperasi.
Sudaryono menegaskan Badan Gizi Nasional menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap seluruh kasus keracunan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis.
Kebijakan itu diambil karena program tersebut menyangkut keselamatan, kesehatan, dan keamanan anak-anak sebagai penerima manfaat.
“Ini menjadi suatu hal yang fatal. Ini nyawa seseorang, kesehatan seseorang, keamanan seorang anak yang harus kita jamin. Ini nol toleran sama keracunan ini,” katanya.
Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, temuan bakteri Escherichia coli (E. coli) berasal dari sejumlah sampel makanan dalam kasus dugaan keracunan Program Makan Bergizi Gratis yang terjadi di Distrik Depapre, Jayapura, serta SMK Negeri 6 Semarang.
Hasil investigasi tersebut disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersama Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengawasan, meningkatkan standar keamanan pangan, dan mencegah terulangnya insiden serupa di masa mendatang.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
