WAHANANEWS.CO, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyoroti masih tingginya angka kematian bayi akibat penyakit jantung bawaan (PJB) di Indonesia.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi persoalan serius yang membutuhkan langkah cepat dan terukur dari pemerintah, terutama dalam memperluas akses layanan kesehatan bagi anak-anak yang membutuhkan penanganan medis segera.
Baca Juga:
Surahman Hidayat Desak Polisi Tangkap Pelaku Begal Remaja di Bandung hingga Tuntas
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, sekitar 6.000 bayi di Indonesia meninggal dunia setiap tahun karena tidak memperoleh tindakan operasi jantung pada waktu yang tepat.
Kondisi ini dinilai mencerminkan masih terbatasnya kapasitas layanan kesehatan, khususnya untuk penanganan penyakit jantung bawaan pada anak.
"Data ini menjadi pengingat bahwa masih banyak anak Indonesia yang kehilangan kesempatan hidup akibat keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Ini adalah persoalan mendesak yang harus menjadi perhatian bersama," ujar Netty dikutip dari situs resmi DPR, Rabu (5/8/2026).
Baca Juga:
Komisi VIII DPR Minta Persiapan Haji 2027 Dimulai Lebih Awal Demi Tingkatkan Layanan Jemaah
Ia menjelaskan, Indonesia mencatat sekitar 4,8 juta kelahiran setiap tahunnya. Dari jumlah tersebut, diperkirakan sekitar 48.000 bayi lahir dengan kelainan jantung bawaan.
Sebanyak 12.000 di antaranya membutuhkan tindakan operasi sesegera mungkin agar peluang hidup dan kesembuhannya dapat meningkat.
Namun demikian, kemampuan layanan operasi jantung anak secara nasional saat ini baru mampu menangani sekitar 6.000 kasus setiap tahun.
Artinya, hanya sekitar separuh dari kebutuhan operasi yang dapat dipenuhi oleh fasilitas kesehatan yang tersedia.
Menurut Netty, kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan yang cukup besar antara kebutuhan pelayanan medis dengan kapasitas penanganan yang dimiliki Indonesia saat ini.
"Artinya, ada kesenjangan besar antara kebutuhan layanan dan kapasitas yang tersedia. Kesenjangan inilah yang harus segera diperkecil melalui penguatan sistem pelayanan kesehatan secara menyeluruh," tegas politisi Fraksi PKS ini.
Netty menilai upaya deteksi dini terhadap penyakit jantung bawaan perlu terus diperkuat karena dapat meningkatkan peluang bayi memperoleh penanganan sebelum kondisinya semakin memburuk.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan skrining harus diimbangi dengan kesiapan layanan lanjutan, mulai dari sistem rujukan hingga tindakan operasi.
"Semakin cepat penyakit diketahui, semakin besar peluang bayi memperoleh penanganan tepat sebelum kondisinya memburuk. Namun, skrining saja tidak cukup apabila tidak diikuti peningkatan kapasitas layanan rujukan dan tindakan operasi. Jangan sampai makin banyak bayi terdeteksi, tetapi justru harus menunggu terlalu lama karena keterbatasan ruang operasi, tenaga medis, maupun fasilitas," jelasnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Netty mendorong pemerintah agar segera mempercepat pemerataan layanan jantung anak di berbagai daerah.
Langkah tersebut dapat dilakukan melalui penguatan rumah sakit rujukan, peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan, serta percepatan pendidikan dokter spesialis dan subspesialis di bidang jantung anak.
Selain itu, ia juga menilai kebutuhan tenaga kesehatan pendukung, seperti perfusionist dan perawat jantung, harus menjadi perhatian karena keberadaan mereka sangat menentukan kelancaran pelayanan operasi dan perawatan pasien.
"Kita membutuhkan strategi jangka panjang dalam membangun kapasitas layanan jantung anak. Investasi pada sumber daya manusia kesehatan sama pentingnya dengan pembangunan sarana dan prasarana," tuturnya.
Di penghujung keterangannya, Netty kembali menegaskan pentingnya pembenahan sistem rujukan nasional agar setiap bayi yang telah terdiagnosis penyakit jantung bawaan dapat segera memperoleh penanganan di rumah sakit yang memiliki layanan definitif tanpa harus menghadapi kendala jarak, antrean panjang, maupun keterbatasan fasilitas.
"Jangan sampai faktor jarak, keterbatasan fasilitas, atau panjangnya antrean operasi menjadi penyebab hilangnya kesempatan hidup seorang anak. Sistem rujukan harus responsif, cepat, dan merata di seluruh Indonesia," pungkasnya.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
