Di samping itu, peningkatan kesejahteraan aparat harus diimbangi dengan penegakan disiplin yang ketat.
“Penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan tanpa tebang pilih. Jika ada anggota TNI atau Polri yang terbukti terlibat dalam bisnis ilegal, mereka harus mendapat hukuman setimpal. Tidak boleh ada impunitas atau perlindungan bagi mereka yang berpangkat tinggi,” tegas Fahmi.
Baca Juga:
3 Polisi Lampung Tewas Ditembak dari Jarak 6-13 Meter
Praktik Setoran dan Persepsi Publik
Pengamat kepolisian dari ISESS, Bambang Rukminto, menyoroti praktik setoran yang dilakukan oleh personel TNI-Polri, baik kepada satuan, lembaga, maupun atasan mereka.
Menurutnya, hal ini menjadi salah satu faktor yang memicu persepsi negatif masyarakat terhadap sistem kontrol dan pengawasan di tubuh TNI maupun Polri.
Baca Juga:
Sempat Hilang, Senjata Penembak 3 Polisi di Way Kanan Berhasil Diamankan
“Selama pucuk pimpinan lemah dan tidak berani menegakkan aturan secara tegas, kasus-kasus keterlibatan aparat dalam bisnis ilegal akan terus berulang,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa tanpa tindakan tegas dari atasan, persepsi publik akan terus mengarah pada asumsi adanya pembiaran terhadap praktik-praktik ilegal tersebut.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
