WAHANANEWS.CO, Jakarta - Sejumlah wakil menteri (wamen) masih memegang jabatan sebagai komisaris BUMN, meski Mahkamah Konstitusi (MK) telah melarang praktik ini melalui putusan nomor 128/PUU-XXIII/2025.
Larangan tersebut menegaskan bahwa wamen harus fokus menjalankan tugas kementeriannya tanpa terbagi dengan jabatan lain di perusahaan pelat merah.
Baca Juga:
Daftar 30 Wakil Menteri yang Rangkap Jabatan Komisaris BUMN
Teranyar, pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk yang digelar Selasa (16/9/2025), tiga wamen kembali ditunjuk menduduki posisi dewan komisaris.
Hasil RUPSLB Telkom 2025 menetapkan Wamen Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo sebagai Komisaris Utama.
Sementara Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, serta Wamen ATR/Wakil Ketua BPN, Ossy Dermawan, diangkat sebagai Komisaris Telkom.
Baca Juga:
Riwayat Pendidikan Giring Ganesh dari Dunia Musik Terjun ke Politik dan Pemeritahan
Penunjukan ini memperlihatkan pola wamen menempati posisi strategis di perusahaan pelat merah.
Berdasarkan catatan, setidaknya ada 31 wamen yang saat ini rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN.
Sebelumnya, wartawan menyinggung larangan rangkap jabatan kepada Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Namun Erick enggan berkomentar panjang, hanya menekankan bahwa penetapan pejabat BUMN merupakan bagian dari transformasi yang dilakukan Kementerian BUMN.
Erick menyatakan, "Kita melakukan transformasi kepengurusan sesuai makna yang kita lakukan saat ini."
Ketika ditanya soal jangka waktu dua tahun untuk masa penyesuaian, Erick menegaskan kembali bahwa transformasi kepengurusan BUMN dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
Ia mengatakan, "Ya itu, kita akan melakukan transformasi kepengurusan seusai dengan yang kita jalankan."
MK menegaskan melalui putusan nomor 128/PUU-XXIII/2025 bahwa larangan rangkap jabatan yang sebelumnya hanya berlaku untuk menteri kini juga berlaku bagi wamen.
Hal ini sejalan dengan UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang menekankan wamen perlu konsentrasi penuh menangani tugas kementerian.
MK memberikan masa transisi dua tahun agar pemerintah bisa menyiapkan pengganti profesional sesuai aturan.
Berikut daftar wamen yang rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN:
Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Dermawan - Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
Wakil Menteri Komdigi, Angga Raka Prabowo - Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim - Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
Wakil Menteri BUMN, Aminuddin Ma'ruf - Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo - Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah - Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono - Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero)
Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono - Komisaris PT Pertamina Bina Medika
Wakil Menteri UMKM, Helvy Yuni Moraza - Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti - Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero)
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie - Komisaris PT Pertamina Hulu Energi
Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung - Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Wakil Menteri Perhubungan, Suntana - Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara - Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti Widya Putri - Komisaris Utama PT Sarinah
Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Ratu Isyana Bagoes Oka - Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Todotua Pasaribu - Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan Ashaf - Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero)
Wakil Menteri Kebudayaan, Giring Ganesha - Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto - Komisaris Utama PT Dahana
Wakil Menteri P2MI/Wakil Kepala BP2MI, Christina Aryani - Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono - Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler
Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga, Taufik Hidayat - Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI)
Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria - Komisaris PT Telekomunikasi Seluler
Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro - Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk
Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono - Komisaris PT Pertamina Patra Niaga
Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan - Komisaris PT Citilink Indonesia
Wakil Menteri Luar Negeri, Arif Havas Oegroseno - Komisaris PT Pertamina International Shipping (PIS)
Wakil Menteri HAM, Mugiyanto - Komisaris Utama PT InJourney Aviation Services
Wakil Menteri Sekretaris Negara, Bambang Eko Suhariyanto - Komisaris PT PLN (Persero)
Wakil Menteri Hukum, Eddy Hiariej - Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
