WAHANANEWS.CO, Jakarta - Peta administratif Indonesia kembali memanas setelah Kementerian Dalam Negeri resmi menetapkan empat pulau yang selama ini menjadi sengketa masuk ke wilayah Sumatera Utara.
Penetapan ini membuat hubungan antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Sumut kian sensitif, terutama karena keberadaan simbol-simbol Aceh yang ditemukan di pulau-pulau tersebut.
Baca Juga:
Siklon Wutip Ancam Sumatera Utara! Gelombang 2,5 Meter Bisa Gulung Kapal dan Perahu Nelayan
Keputusan ini tertuang dalam Kepmendagri Nomor 050-145 Tahun 2022 yang menyatakan Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang masuk wilayah administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.
Dirjen Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal Zakaria Ali, menjelaskan bahwa penetapan dilakukan setelah survei bersama antara Kemendagri, Pemprov Aceh, Pemprov Sumut, Pemkab Aceh Singkil, dan Pemkab Tapanuli Tengah.
"Survei ini dilakukan untuk verifikasi faktual atau validasi titik koordinat dan data okupasi," kata Safrizal dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (11/6/2025) kemarin.
Baca Juga:
Kisruh Kepemilikan 4 Pulau di Tapteng, Pengamat USU Ungkap Fakta Sebenarnya
Ia menjelaskan, penentuan wilayah didasarkan pada jarak pulau dari pantai terdekat, yang menurut pengukuran ArcGIS menunjukkan bahwa keempat pulau lebih dekat ke Tapanuli Tengah ketimbang ke Aceh.
"Ini Pulau Panjang-nya, dari titik ini ke pantai kira-kira 1,9 kilometer ke Tapteng. Pulau Lipan kira-kira 1 kilometer, Mangkir Ketek 0,9 kilometer, dan Mangkir Gadang 1,2 kilometer," jelas Safrizal sambil menunjuk peta koordinat.
Meskipun secara administratif sudah ditetapkan, batas laut antara Aceh dan Sumut masih belum disahkan karena masih adanya keberatan dari pihak Aceh.
"Batas laut masih belum ditegaskan atau diputuskan oleh Mendagri karena masih komplain soal empat pulau ini," lanjutnya.
Pulau-pulau tersebut diketahui tidak berpenduduk, namun ditemukan sejumlah bangunan seperti rumah singgah dan musala di tiga pulau, kecuali Pulau Lipan.
Sebelumnya, Gubernur Sumut Bobby Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf telah bertemu di Banda Aceh untuk meredakan ketegangan dan mencari solusi damai.
Bobby menegaskan bahwa penetapan Kemendagri bukan atas permintaannya.
"Kami hadir di sini untuk bisa sama-sama meredam, ataupun bisa sama-sama menyepakati apa yang harus kita sepakati bersama dengan Pak Gubernur Aceh," ujar Bobby.
Ia menambahkan bahwa dirinya terbuka untuk dialog dan tidak mengintervensi keputusan tersebut.
“Penetapan ini bukan hasil tekanan kami, tapi murni keputusan Kemendagri,” pungkasnya.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
