"Saat seseorang menjadi kepala daerah, bukan partai yang memilihnya, melainkan rakyat. Oleh karena itu, keterlibatan mereka dalam retreat ini adalah untuk kepentingan masyarakat," tegas Tito.
Sebelumnya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sempat menginstruksikan agar kepala daerah dari PDI-P menunda keikutsertaan mereka dalam retreat di Akmil Magelang yang dimulai pada Jumat (21/2/2025).
Baca Juga:
Kader PDI-P Antusias Ikut Retreat, Ini Hasil Lobi Pramono Anung ke Kemendagri
Instruksi tersebut tertuang dalam surat bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada 20 Februari 2025 malam, sebagai respons terhadap penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK.
"Diperintahkan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan mereka dalam rangka mengikuti retreat di Magelang pada 21-28 Februari 2025," demikian bunyi pernyataan Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).
Megawati juga meminta agar kepala daerah yang telah dalam perjalanan menuju Magelang untuk menghentikan perjalanan mereka dan menunggu instruksi lebih lanjut.
Baca Juga:
Mendagri Izinkan Kepala Daerah PDI-P Ikut Retreat, tapi Tanpa Status Kelulusan
Namun, belakangan sinyal kehadiran kader PDI-P dalam retreat semakin kuat, terutama setelah pengurus DPP PDI-P, Pramono Anung, yang juga menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, bertolak ke Magelang pada Sabtu (22/2/2025).
Pramono datang ke Magelang untuk berkoordinasi dengan Kemendagri terkait instruksi penundaan retreat.
Saat ini, berdasarkan data internal PDI-P, masih ada 55 kepala daerah dari partai tersebut yang menunggu arahan lebih lanjut dari DPP terkait keikutsertaan mereka dalam retreat.
