WAHANANEWS.CO, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menegaskan bahwa masyarakat menaruh harapan besar terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Menurutnya, validitas dan kejujuran data menjadi faktor paling penting agar pemerintah mampu membaca kondisi riil perekonomian nasional, khususnya terkait kekuatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta potensi sektor usaha yang dapat berkembang di masa mendatang.
Baca Juga:
MY Esti Wijayati Minta BPS Sajikan Data Statistik yang Valid dan Kredibel
Ia menilai data yang akurat akan menentukan efektivitas berbagai program bantuan dan intervensi pemerintah.
Karena itu, pembaruan data secara berkala dinilai mutlak diperlukan agar kebijakan yang dibuat benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan.
"Jangan sampai terjadi mismatch, di mana intervensi program tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang tidak butuh dibantu, sementara yang sangat membutuhkan justru tidak dibantu hanya karena datanya belum diperbarui. Kita harus memastikan potret ekonomi kita apa adanya, jangan ditutup-tutupi," tegas Fikri Faqih dalam keterangan rilis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Jumat (15/5/2026).
Baca Juga:
Lestari Moerdijat Ajak Remaja Jujur Cantumkan Usia di Media Sosial demi Keamanan Digital
Politikus Fraksi PKS tersebut juga menyoroti capaian Surakarta yang berhasil masuk dalam tiga besar daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di Jawa Tengah bersama Salatiga dan Semarang.
Hal itu disampaikan saat kunjungan kerja Komisi X DPR RI di Kota Surakarta.
Meski demikian, Fikri mengingatkan agar Badan Pusat Statistik (BPS) tidak hanya berfokus pada indikator makro seperti IPM maupun Gini Ratio semata.
Menurutnya, sistem statistik nasional juga harus mampu mendeteksi kondisi masyarakat rentan seperti penyandang disabilitas, warga miskin ekstrem, hingga kaum dhuafa secara lebih detail dan transparan.
Ia menilai keterbukaan data publik menjadi kebutuhan penting di era digital.
Bahkan, ia mencontohkan sejumlah daerah yang telah memiliki sistem pemantauan data sosial secara real-time hingga tingkat RT, termasuk data penyebaran stunting yang dapat diakses masyarakat dengan mudah.
Menurut Fikri, sistem informasi statistik di kota-kota besar seperti Solo sudah saatnya bertransformasi dari pola monografi statis menuju sistem digital yang lebih dinamis, terintegrasi, dan mudah diakses publik.
Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat lebih cepat mengambil langkah kebijakan berdasarkan kondisi lapangan yang sebenarnya.
"Kaum dhuafa adalah mereka yang tidak mampu berusaha, sehingga diperlukan afirmasi yang jelas. Melalui Sensus Ekonomi dan program Kelurahan Cantik ini, kita harapkan data yang dihasilkan menjadi dasar kebijakan yang lebih manusiawi dan tepat guna," pungkasnya.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
