WahanaNews.co | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan tantangan industri sawit, utamanya terkait kebijakan European Union Deforestation Free (EUDR).
Ia menekankan hal-hal penting yang harus segera diselesaikan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) terutama terkait verifikasi data keterlanjuran lahan dan Sertifikasi ISPO.
Saat ini setidaknya ada tiga hal mendasar yang menjadi tantangan ke depan bagi industri sawit Indonesia, yakni EUDR yang berpotensi mengeluarkan pekebun sawit dari rantai pasok global, General Data Protection Regulation yang mensyaratkan agar semua petani dengan produk-produk yang disasar EUDR menyerahkan data geolokasi kebun tanpa ada jaminan hukum bahwa data akan dilindungi, dan EUDR yang akan mengelompokkan negara dalam tiga kategori yakni risiko rendah, risiko sedang, dan risiko tinggi.
"Tentu kita ingin Indonesia risiko rendah. Oleh karena itu isu-isu keterlanjuran jadi prioritas utama pemerintah," jelas dia.
Kemudian Airlangga juga menuturkan bahwa pemerintah bersama dengan Malaysia telah melakukan misi bersama (joint mission) pada Mei 2023 untuk menyatakan keberatan terhadap EUDR.
Sebagai tindak lanjut, telah dibentuk Joint Task Force Indonesia-Malaysia dan EU yang bertujuan agar implementasi EUDR tak merugikan negara-negara produsen.
"Pemerintah sudah buat joint mission. Saya berangkat dengan Deputi Perdana Menteri Malaysia untuk menggedor pintu Uni Eropa supaya mereka tidak membuat peraturan yang nafasnya imperialisme perkebunan. Jadi, kita ingin kemampuan nasional diutamakan," tegas Airlangga.
Baca Juga:
Kontroversi Calon Ketum Golkar: Agung Laksono Tegaskan Bahlil Bukan 'Titipan Istana'
Terkait verifikasi data keterlanjuran lahan dan Sertifikasi ISPO, Airlangga meminta kedua hal ini segera diselesaikan.
Peningkatan Sertifikasi ISPO penting mengingat realisasi sertifikasi ISPO per 6 Desember 2023 sebanyak 819 sertifikat dimana 107 sertifikat merupakan kebun sawit rakyat dengan luas 426 ribu ha.
Rendahnya realisasi sertifikasi ISPO untuk petani sawit rakyat mendorong pemerintah melakukan perubahan regulasi dimana pemerintah akan memberikan bantuan biaya sertifikasi ISPO untuk perkebunan sawit rakyat.
Bantuan tersebut di antaranya untuk kegiatan Tanda Daftar Usaha Perkebunan, Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan, Pelatihan sistem kendali internal, Pendampingan, serta Sertifikasi dan/atau Penilikan.
Selain itu, ia juga menegaskan agar tim APKASINDO dalam jangka waktu satu bulan mampu penyelesaian berbagai permasalahan terkait verifikasi data keterlanjuran lahan maupun sertifikasi ISPO.
"Seluruh materi rapat sudah diselesaikan dan hasilnya konkret kesejahteraan untuk petani. 800 ribu hektare, 300 ribu petani," tutup Airlangga.
[Redaktur: Zahara Sitio]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
