WahanaNews.co I Aliansi
Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Wahana Lingkungan Hidup, (WALHI) dan
Konsorsium Pembaruan Angraria (KPA) mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo
dan Ketua DPR RI dalam menangani pandemi Covid-19.
Rilis yang diteria WahanaNews.co Jumat,
(16/07/2021) menyebutkan, surat itu meminta kepada Presiden dan DPR agar
memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas dan memperhitungkan
secara matang dampak dari berbagai kebijakan pandemi Covid-19.
Baca Juga:
Kabel PLN di Atas Bangunan Warga di Jalan Medan Batang Kuis: Pertanyaan Keamanan Muncul
Ketiga organisasi ini menyoroti kebijakan
PPKM dan beberapa kebijakan lainnya tidak efektif, tidak adil dan abai pada
aspek pemenuhan kebutuhan pokok rakyat kecil. Sedangkan di sisi lain, Negara
membiarkan laju industri ektraktif dalam kategori Obyek Vital Nasional dan
Proyek Strategis Nasional terus berlangsung.
Negara seperti sengaja melupakan bahwa
virus ini masuk dalam kategori penyakitzoonosis.Virus
dari mikro-parasit yang berpindah inang kepada manusia karena kerusakan
lingkungan.
Rukka Sombolinggi, Sekjen AMAN menyebut penanganan pandemi yang
dilakukan sejauh ini belum terintegrasi dan belum menyeluruh sehingga telah
membawa kehidupan masyarakat pada situasi yang penuh ketidapastian dan selalu
dibayangi ancaman infeksi covid-19.
Baca Juga:
Mengamankan Arus Lalu Lintas, Polres Sibolga Gelar Posko Mobilitas Pagi
Kebijakan yang demikian telah menyebabkan
wilayah-wilayah masyarakat adat yang selama setahun terakhir berusaha kami jaga
dan lindungi dengan pembatasan keluar-masuk orang pada akhirnya tidak mampu
lagi menahan penyebaran covid-19, dan telah mengakibatkan jatuhnya korban.
Kebijakan Pemerintah seringkali ambigu. Di satu sisi melakukan
pembatasan namun di sisi lain membuka mobilitas manusia antar-daerah maupun
antar-negara. Hal itu ditambah pula dengan tidak meratanya akses pada testing,
ketidakseriusan dalam pelacakan, serta proses vaksinasi yang belum merata dan
belum menjangkau ruang-ruang hidup petani, nelayan, dan masyarakat adat secara
luas. Semua itu telah mengakibatkan risiko penularan yang tinggi dan semakin
meluas serta memberikan tekanan yang besar terhadap fasilitas layanan
kesehatan.
Selama ini, program vaksinasi lebih
banyak dilakukan secara terpusat, sehingga tidak jarang menimbulkan kerumunan
dan memperbesar risiko penyebaran Covid-19. Pemerintah perlu mempercepat, memperluas,
dan memperbaiki prosestestingdan
vaksinasi agar menjangkau mereka.
