WAHANANEWS.CO, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, mendesak pemerintah daerah di berbagai wilayah untuk segera meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kekeringan dan cuaca ekstrem yang diprediksi terjadi akibat fenomena El Nino pada musim kemarau 2026.
Ia menilai, ancaman kekeringan bukanlah kejadian baru, melainkan siklus tahunan yang kerap berulang dan berdampak luas, tidak hanya di Kabupaten Blitar tetapi juga di sejumlah daerah lain di Indonesia.
Baca Juga:
KSPSI Dorong UU Baru: Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja Jadi Fokus RDP Komisi IX DPR RI
Menurutnya, kondisi tersebut harus diantisipasi sejak dini melalui langkah-langkah strategis yang terencana dan terkoordinasi dengan baik.
Pasalnya, jika tidak ditangani secara serius, kekeringan dapat memicu berbagai persoalan lanjutan, mulai dari krisis air bersih, terganggunya sektor pertanian, hingga menurunnya kualitas kesehatan masyarakat.
“Jadi ancaman kekeringan ini sudah seperti siklus yang terjadi tidak hanya di Kabupaten Blitar, juga di kabupaten-kabupaten lain,” ujar Nurhadi dalam keterangan rilisnya yang diterima Parlementaria di Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Baca Juga:
BPOM Soroti Es Krim Beralkohol Tanpa Label Jelas, Hey Nick's Jadi Perhatian
Ia menekankan pentingnya upaya mitigasi sejak awal dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dinas terkait, serta unsur masyarakat.
Dalam hal ini, pemerintah daerah diminta untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air yang tersedia, seperti embung, waduk, dan sumber air alternatif lainnya.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa ketika ketersediaan air mulai menurun, pemerintah harus sigap dalam mendistribusikan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak.
Respons cepat dan tepat dinilai sangat krusial untuk mencegah dampak yang lebih luas.
Nurhadi juga menyatakan kesiapannya untuk turut berkontribusi melalui jaringan relawan yang dimilikinya.
Ia memastikan, relawan akan bergerak membantu masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang belum tersentuh bantuan pemerintah.
“Saya punya banyak relawan yang kita akan menunggu informasi dari warga, yang tidak terjangkau dan terlewatkan oleh pemerintah kita bantu untuk kita datangi bersama-sama dengan para relawan lain bersatu bahu membahu bagaimana ancaman kekeringan ini tidak menjadi sesuatu yang menakutkan bagi warga,” tegasnya.
Lebih lanjut, legislator dari Partai NasDem yang mewakili Daerah Pemilihan Jawa Timur VI (meliputi Kabupaten Blitar, Kediri, Tulungagung, Kota Blitar, dan Kediri) tersebut juga mendorong keterlibatan sektor swasta dalam upaya penanganan kekeringan.
Ia menilai, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah memiliki tanggung jawab sosial untuk ikut membantu masyarakat, baik melalui program CSR maupun dukungan langsung di lapangan.
Di akhir pernyataannya, Nurhadi menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama dalam menghadapi ancaman kekeringan.
Sinergi yang kuat diharapkan mampu meminimalkan dampak serta menjaga ketahanan masyarakat selama musim kemarau berlangsung.
“Jadi pemerintah lebih aktif lagi melibatkan perusahaan swasta, melibatkan masyarakat bahkan juga melibatkan pengusaha-pengusaha lokal untuk lebih peduli demi kebersamaan warga Blitar untuk pencegahan,” tegas Nurhadi.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
