WAHANANEWS.CO, Jakarta - Menteri HAM Natalius Pigai mendapat kritik tajam dari anggota Komisi XIII DPR, Siti Aisyah, terkait maraknya kasus pelanggaran HAM yang viral di Indonesia.
Dalam rapat bersama di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025), Siti menyoroti minimnya gebrakan Pigai selama 100 hari pertama menjabat.
Baca Juga:
Menteri HAM Pigai Sebut 13 Tahun Tidak Punya Istri, Tapi Miliki 3 Pacar
"Setelah 105 hari bekerja, kami tidak melihat sedikit pun apa yang sebenarnya Bapak kerjakan selama menjadi Menteri HAM," ujar Siti, anggota DPR dari Fraksi PDIP.
Menurutnya, kebijakan yang terlihat sejauh ini hanya sebatas program amnesti narapidana yang berasal dari pemerintah. Ia juga menyoroti berbagai kasus pelanggaran HAM yang terus bermunculan dan menjadi sorotan publik.
"Banyak pelanggaran HAM di Indonesia yang viral, sangat viral," tegasnya.
Baca Juga:
Usai Transfer Napi, Menteri Pigai Sebut PBB Ubah Predikat Indonesia dari ‘Negatif’ Jadi 'Netral'
Siti pun meminta Pigai untuk lebih aktif, sebagaimana ketika ia masih menjabat di Komnas HAM.
"Kami ingin Pak Pigai yang dulu, yang tegas dan vokal dalam menangani kasus HAM," ucapnya.
Menanggapi kritik tersebut, Natalius Pigai menjelaskan bahwa Kementerian HAM memiliki kewenangan melakukan audit dan memberikan sanksi bagi perusahaan berskala besar dan multinasional.
Namun, ia mengakui bahwa kementeriannya tidak akan terlalu vokal dalam kasus yang melibatkan perusahaan di daerah tanpa audit lebih dulu.
"Oleh karena itu, mohon dimaklumi jika ada perusahaan yang berkonflik di suatu wilayah, kami tidak akan bersuara kencang," kata Pigai.
Ia menjelaskan bahwa bersuara tanpa dasar audit bisa berdampak pada indeks saham perusahaan.
"Jika kami bersuara keras tanpa melakukan audit terlebih dahulu, indeks saham bisa anjlok, karena kami memiliki kewenangan penuh yang diberikan baik secara nasional maupun internasional," jelasnya.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
