WAHANANEWS.CO, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI, Aprozi Alam, menegaskan komitmen lembaganya dalam mengawal aspek keselamatan dan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia selama pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 di Arab Saudi.
Pengawasan tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab DPR RI untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman.
Baca Juga:
Komisi III DPR Apresiasi Kemajuan MA dan KY, Soroti Transparansi Layanan Peradilan
Pernyataan itu disampaikan Aprozi saat menjadi pembicara dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “Komitmen Bersama Menjaga Keselamatan Jemaah dan Keamanan Pelaksanaan Haji 2026”.
Kegiatan tersebut diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Parlemen bersama Biro Pemberitaan DPR RI di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Aprozi menekankan bahwa faktor keselamatan jemaah menjadi perhatian utama DPR RI bersama pemerintah, khususnya Kementerian Haji dan Umrah RI.
Baca Juga:
DPR Tegaskan Polri di Bawah Presiden Merupakan Amanat Reformasi dan Konstitusi
Menurutnya, pengawasan dilakukan secara menyeluruh agar pelayanan terhadap jemaah Indonesia di Tanah Suci dapat berjalan optimal, baik saat berada di Mekkah maupun Madinah.
“DPR berkomitmen menjaga keselamatan dan pelayanan kepada jamaah Indonesia yang berada di Arab Saudi, baik di Mekkah maupun di Madinah,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.
Ia juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini terdapat 24 jemaah haji Indonesia yang meninggal dunia akibat sakit selama proses ibadah haji berlangsung.
Meski demikian, DPR berharap jumlah tersebut tidak terus bertambah menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji.
“Sampai saat ini jamaah yang meninggal dunia disebabkan karena sakit berjumlah 24 orang dan mudah-mudahan ini tidak bertambah,” katanya.
Lebih lanjut, Aprozi memastikan Komisi VIII DPR RI akan terus mengawasi kinerja Kementerian Haji dan Umrah RI agar seluruh layanan bagi jemaah berjalan maksimal.
Pengawasan tersebut mencakup berbagai aspek penting, mulai dari akomodasi, transportasi, konsumsi, hingga pelayanan kesehatan bagi para jemaah haji Indonesia.
“DPR akan tetap mengawal kinerja Kementerian Haji dan Umrah RI dan sangat mendukung bagaimana pelayanan dan keselamatan jamaah itu yang paling utama,” pungkasnya.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
