“Masyarakat tentu harus dilibatkan dalam prosesnya, tapi narasi utang selalu buruk itu juga perlu diluruskan. Justru dalam konteks percepatan pembangunan dan pengelolaan lingkungan, pinjaman yang dikelola dengan governance yang baik akan mempercepat dampak positifnya bagi rakyat,” katanya.
Lebih lanjut, Tohom yang juga dikenal sebagai Pengamat Energi dan Lingkungan, menggarisbawahi bahwa membiayai proyek-proyek infrastruktur melalui skema pembiayaan inovatif juga berdampak besar pada efisiensi energi dan pengurangan emisi karbon.
Baca Juga:
KSSK: Stabilitas Sistem Keuangan Triwulan I 2025 Tetap Terjaga di Tengah Ketidakpastian Global
“Bayangkan jika pengangkutan sampah masih menggunakan jalur yang rusak, atau TPA tidak memiliki fasilitas pengelolaan limbah yang baik. Itu boros energi, mencemari lingkungan, dan memperburuk kesehatan publik. Infrastruktur bukan hanya soal jalan dan beton, tapi juga tentang keberlanjutan,” papar Tohom.
Ia pun mengajak kepala daerah untuk mulai berpikir lebih sistemik dalam menyusun anggaran dan kebijakan pembangunan.
“Jangan cuma berharap dari APBN. Banyak instrumen keuangan yang bisa diakses, termasuk kolaborasi dengan BUMN strategis. Tapi semua harus dibarengi dengan tata kelola yang bersih dan komitmen untuk menyelesaikan masalah rakyat, terutama soal lingkungan hidup,” tutupnya.
Baca Juga:
Siap Bangun 35 Rumah Panggung di Subang Tanpa APBN, Menteri PKP Sebut Sumber Anggaran
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
