WAHANANEWS.CO, Jakarta - Kontroversi penetapan empat pulau di perbatasan Sumut–Aceh kembali mencuat dan menyulut polemik baru di tingkat regional.
Isu yang seharusnya disikapi secara administratif, justru berkembang menjadi narasi politik yang mengarah pada tudingan adanya "hadiah politik" kepada elite tertentu.
Baca Juga:
Siklon Wutip Ancam Sumatera Utara! Gelombang 2,5 Meter Bisa Gulung Kapal dan Perahu Nelayan
Pengamat politik Universitas Sumatera Utara (USU), Indra Fauzan PhD, menegaskan bahwa keputusan pemerintah pusat soal status empat pulau itu seharusnya tidak dipelintir menjadi drama politik murahan.
Indra menyebut polemik kepemilikan empat pulau yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebenarnya menyangkut kewenangan Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu, yang juga merupakan kader PDIP.
“Namun, narasi yang dimunculkan seolah-olah menjadi hadiah dari Mendagri Tito Karnavian kepada Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution atau bahkan Presiden Jokowi, jelas terbantahkan,” ujar Indra, melansir Antara, Sabtu (14/5/2025).
Baca Juga:
Ketua DPRD Sumut Soal Sengketa Empat Pulau: Harus Kita Pertahankan
Menurutnya, masyarakat harus lebih hati-hati dalam menyikapi polemik ini karena keputusan tersebut pasti diambil melalui proses panjang, bukan asal-asalan.
“Saya kira harus hati-hati juga menilai dan melihat sesuatu yang kemudian berpotensi menimbulkan gejolak. Pengambilan keputusan ini, pastilah melalui proses panjang tidak ujug-ujug muncul keputusan,” ujarnya.
Indra menambahkan bahwa Kemendagri perlu membuka proses pengambilan keputusan agar lebih transparan, khususnya mengenai kedudukan administrasi empat pulau yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek yang berada di wilayah Tapteng.
