WAHANANEWS.CO, Jakarta – Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran menyambut positif langkah tegas Pemerintah Provinsi Bali dalam memperketat pengelolaan sampah di sektor hotel, restoran, dan kafe (Horeka).
Langkah tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan pariwisata nasional sekaligus memperkuat kualitas lingkungan hidup di Pulau Dewata.
Baca Juga:
Reformasi BUMN Lewat Danantara, MARTABAT Prabowo-Gibran: Rekrut Profesional Kunci Cegah Korupsi
Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, mengatakan persoalan sampah tidak lagi bisa dipandang sebagai isu teknis semata, melainkan sudah menjadi tantangan strategis yang berkaitan langsung dengan citra pariwisata Indonesia di mata dunia.
“Ketika Bali menjadi wajah pariwisata internasional Indonesia, maka kebersihan lingkungan harus menjadi prioritas utama. Wisatawan global sekarang sangat peduli terhadap isu lingkungan dan keberlanjutan,” ujar Tohom, Jumat (8/5/2026).
Menurutnya, langkah Gubernur Bali I Wayan Koster yang memperketat pengawasan terhadap pelaku usaha Horeka menunjukkan keberanian pemerintah daerah dalam membangun sistem pengelolaan lingkungan yang lebih modern dan bertanggung jawab.
Baca Juga:
ReJO: Kepemimpinan Tegas & Teruji, KSP Harus jadi “Mata dan Telinga” Presiden
“Toilet hotel bisa mewah, restoran bisa megah, tetapi kalau persoalan sampah diabaikan maka kualitas destinasi wisata akan merosot. Karena itu, pengelolaan sampah harus menjadi bagian dari budaya usaha, bukan hanya formalitas,” katanya.
Tohom menilai kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung yang mengalami overload menjadi alarm serius bahwa pola lama pengelolaan sampah sudah tidak lagi relevan dengan pertumbuhan industri pariwisata Bali yang sangat pesat.
“Selama bertahun-tahun kita terlalu nyaman mengandalkan TPA. Padahal, dunia sudah bergerak menuju ekonomi hijau, circular economy, dan pengelolaan sampah berbasis teknologi. Bali harus menjadi pelopor transformasi itu,” ujarnya.
Ia juga mendukung kebijakan agar pelaku usaha mengelola sampah secara mandiri dan tidak lagi bergantung penuh pada pemerintah dalam proses pengolahan limbah.
“Hotel, restoran, dan kafe memiliki tanggung jawab moral terhadap lingkungan. Mereka menikmati keuntungan ekonomi dari pariwisata Bali, maka sudah sewajarnya ikut berinvestasi dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan,” tutur Tohom.
Tohom yang juga Pengamat Energi dan Lingkungan ini mengatakan bahwa pengelolaan sampah modern dapat menjadi sumber energi baru sekaligus membuka peluang ekonomi hijau bagi masyarakat lokal.
“Ke depan, sampah tidak boleh lagi dipandang sebagai beban. Dengan teknologi yang tepat, residu sampah bisa diolah menjadi energi, bahan bakar alternatif, hingga produk bernilai ekonomi. Ini peluang besar bagi Bali untuk membangun ekosistem pariwisata berkelanjutan,” katanya.
Ia menilai kebijakan pengurangan sampah dari sumbernya juga sejalan dengan arah pembangunan nasional pemerintahan Prabowo-Gibran yang mulai memberi perhatian besar terhadap ketahanan lingkungan dan penguatan ekonomi hijau.
“Kalau Bali berhasil membangun sistem pengelolaan sampah yang disiplin dan modern, maka ini bisa menjadi model nasional bagi daerah wisata lain di Indonesia,” ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Bali I Wayan Koster mengungkapkan bahwa 41 persen persoalan sampah di Bali berasal dari sektor hotel, restoran, dan kafe.
Pemerintah Provinsi Bali bersama pemerintah kabupaten/kota pun akan memperketat pengawasan terhadap pengelolaan sampah pelaku usaha Horeka, terutama setelah kondisi TPA Suwung mengalami overload dan menimbulkan polusi lingkungan.
[Redaktur: Sandy]
