WAHANANEWS.CO, Jakarta - Direktur Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nizhar Marizi mengatakan bahwa Indonesia telah menetapkan transisi menuju Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat sebagai fondasi utama untuk mewujudkan Indonesia Maju 2045.
“(Target tersebut telah tertuang dalam) RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024, hingga diperkuat dalam RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) 2025-2045," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (20/10/2025).
Baca Juga:
Pesantren Diakui Jadi Kunci Pemberdayaan Desa, Cak Imin: Peran Mereka Sangat Vital
Ia mengatakan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, khususnya dalam mencapai target penurunan intensitas emisi gas rumah kaca dan NZE 2060.
Melalui program Low Carbon Development Indonesia (LCDI), pemerintah bersama mitra pembangunan mendorong integrasi kebijakan rendah karbon ke dalam perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah di tingkat nasional maupun daerah.
“Melalui forum ini, kita meneguhkan komitmen untuk menjadikan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim sebagai pilar utama transformasi menuju ekonomi hijau, kesejahteraan masyarakat, dan juga ketahanan bangsa di masa depan,” ujar Nizhar dalam Forum Dialog Multipihak Nasional–Daerah: Akselerasi Implementasi dan Pembiayaan Pembangunan Rendah Karbon 2025–2029.
Baca Juga:
Prabowo Instruksikan Akselerasi Penanganan Sampah Lewat Skema Hulu-Hilir
Rangkaian dialog multi pihak yang telah diselenggarakan di Sumatera Utara (Sumut) dan Maluku mewakili penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat sipil menuju pembangunan rendah karbon.
Sumut disebut menghadapi tantangan emisi tinggi, tetapi memiliki potensi besar dari energi terbarukan dan kawasan hutan. Sementara itu, Maluku dengan basis ekonomi kelautan menawarkan peluang pengelolaan pesisir dan energi bersih untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.
“Kedua dialog daerah tersebut menegaskan bahwa keterlibatan legislatif daerah dan skema pembiayaan yang solid akan mendukung PRKBI sebagai bagian dari blueprint pembangunan daerah,” ujar dia.
Nizah mengharapkan agenda dan implementasi pembangunan rendah karbon dapat dilakukan di daerah, dengan dukungan konsistensi kebijakan, kolaborasi lintas sektor, serta mekanisme pembiayaan yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan.
"Keberhasilan pembangunan rendah karbon memerlukan kolaborasi lintas pihak yang berkelanjutan. Dengan sinergi dan komitmen bersama, setiap rencana dan investasi pembangunan akan memberi kontribusi nyata bagi target nasional dan juga komitmen global kita dalam menghadapi perubahan iklim," katanya.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
