Setelah kasus ini viral, Menkominfo, Johnny G. Plate, meminta masyarakat untuk menjaga NIK masing-masing dan rutin mengganti one time password (OTP).
Menyusul Johnny, Dirjen Aptika Kominfo, Semmy Pangerapan, meminta hacker untuk tidak menyerang karena merugikan masyarakat.
Baca Juga:
Jokowi Resmikan Tol Baru, Perjalanan Medan-Parapat Kini Hanya 1,5 Jam
Mengenai saling lempar antara Menkominfo dan BSSN tentang tanggung jawab atas serangan siber di Indonesia, PSI menyebut keduanya sama-sama bertanggung jawab.
“Di saat keamanan siber kita diserang bertubi-tubi, Menkominfo dan BSSN malah saling berbalas pantun, padahal keduanya sama-sama bertanggung jawab jika terjadi serangan siber di Indonesia,” sesal Sigit.
PSI mengingatkan, Kominfo sesuai aturan perundangan tetap kementerian yang bertanggung jawab pada keamanan di jaringan telekomunikasi dan aplikasi informatika di Indonesia, sedangkan BSSN memiliki tugas sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan teknis keamanan siber.
Baca Juga:
Pedagang Pasar Delimas Riuh Sambut Kunjungan Presiden Joko Widodo
“Dua lembaga pemerintah ini tidak bisa melepaskan diri dari tanggung jawab jika terjadi peretasan pada database di Indonesia.”
“Apalagi jika peretasan menimpa institusi pemerintah dan BUMN seperti yang ditengarai terjadi pada semua kasus pembobolan data beberapa bulan terakhir,” tegas Sigit.
Apalagi, masih menurut Sigit, Bjorka terus-menerus melakukan provokasi dan melecehkan lembaga pemerintahan di Indonesia.
