WAHANANEWS.CO, Jakarta - Kabupaten Pacitan dikenal sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana gempabumi dan tsunami.
Letak geografisnya di pesisir selatan Pulau Jawa membuat daerah ini berhadapan langsung dengan zona subduksi, yaitu pertemuan Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Eurasia.
Baca Juga:
Pergerakan Tanah di Padasari Terus Berlangsung, Jumlah Pengungsi Capai 2.453 Jiwa
Kondisi geologis tersebut menjadikan Pacitan memiliki potensi besar mengalami gempabumi tektonik yang dapat menimbulkan dampak signifikan, terutama bagi kawasan pesisir.
Pada Jumat dini hari (6/2/2026), wilayah Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, diguncang gempabumi berkekuatan Magnitudo 6,4.
Getaran gempa dirasakan cukup kuat oleh masyarakat di sejumlah kecamatan, khususnya di wilayah pesisir selatan.
Baca Juga:
BNPB Catat Banjir dan Cuaca Ekstrem Dominasi Bencana Periode 8–9 Februari 2026
Peristiwa ini sempat memicu kepanikan warga, di mana sebagian masyarakat memilih keluar rumah untuk menyelamatkan diri sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan.
Merespons kejadian tersebut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menugaskan Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Pencegahan untuk turun langsung ke Kabupaten Pacitan guna memastikan penanganan pascabencana berjalan optimal.
Kunjungan ini dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Anggota Komisi VIII DPR RI.
Rangkaian kegiatan meliputi rapat koordinasi, penyerahan bantuan logistik dan peralatan, pemantauan dampak gempabumi, serta pengecekan sistem peringatan dini tsunami.
Rapat koordinasi bersama dihadiri oleh lt. Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Pangarso Suryotomo, Anggota Komisi VIII DPR RI, Nanang Samodra dan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan, Maulana Heru Wiwoho Supadi Putro, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Pacitan di Ruang Rapat Kantor BPBD Kabupaten Pacitan, Minggu (8/2/2026).
Plt. Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Drs. Pangarso Suryotomo, M.MB, bersama Anggota Komisi VIII DPR RI Nanang Samodra dan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan Maulana Heru Wiwoho Supadi Putro, menggelar rapat koordinasi dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Pacitan.
Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Kantor BPBD Kabupaten Pacitan pada Minggu (08/02/2026).
Rapat koordinasi bersama dihadiri oleh lt. Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Pangarso Suryotomo, Anggota Komisi VIII DPR RI, Nanang Samodra dan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan, Maulana Heru Wiwoho Supadi Putro, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Pacitan di Ruang Rapat Kantor BPBD Kabupaten Pacitan, Minggu (8/2/2026).
Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan menyampaikan bahwa kunjungan ini memiliki nilai strategis, tidak hanya dalam bentuk dukungan logistik, tetapi juga sebagai upaya memperkuat koordinasi lintas sektor dan meningkatkan pemahaman kebencanaan bagi pemerintah daerah maupun masyarakat.
Pendekatan pencegahan dinilai harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan penanggulangan bencana, melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah, penguatan peran BPBD, serta pelaksanaan edukasi kebencanaan secara berkelanjutan.
Pada akhir rapat koordinasi, Anggota Komisi VIII DPR RI menyerahkan bantuan logistik dan peralatan kepada Pemerintah Kabupaten Pacitan dengan total nilai mencapai Rp358.373.000,-.
Anggota Komisi VIII DPR RI menyerahkan bantuan logistik dan peralatan kepada Pemerintah Kabupaten Pacitan pada Minggu (8/2/2026).
Bantuan tersebut terdiri atas 100 lembar selimut, 100 lembar terpal, 30 unit tenda keluarga, 50 unit kasur lipat, serta 1 unit tenda pengungsi.
Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan serta kapasitas respons darurat pemerintah daerah, mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, dan mendukung proses pemulihan awal pascabencana secara lebih efektif.
Kunjungan Lapangan dan Pengecekan Sirine Tsunami
Usai pelaksanaan rapat koordinasi, tim melanjutkan kegiatan dengan melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah lokasi terdampak gempabumi di Kabupaten Pacitan sesuai rekomendasi BPBD setempat.
Kunjungan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran langsung kondisi di lapangan, memverifikasi data dampak bencana, serta mengidentifikasi kebutuhan lanjutan masyarakat terdampak.
Selain itu, tim juga meninjau tower sirine tsunami yang berada di Desa Kembang, Kecamatan Pacitan, sebagai bagian dari upaya memastikan kesiapsiagaan masyarakat di wilayah rawan gempabumi dan tsunami.
BNPB bersama perwakilan Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah Kabupaten Pacitan melakukan peninjauan tower sirine tsunami di Desa Kembang, Kecamatan Pacitan sebagai bagian dari upaya memastikan kesiapsiagaan masyarakat di wilayah rawan gempabumi dan tsunami pada Minggu (8/2/2026).
Berdasarkan informasi BPBD Kabupaten Pacitan, sirine tsunami tersebut dibangun pada tahun 2025 melalui dukungan program Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP).
Dalam peninjauan tersebut, dilakukan uji coba bunyi sirine yang diaktifkan secara jarak jauh (remote) dari pusat pengendalian di Pusdalops BPBD Kabupaten Pacitan.
Tower sirine tsunami di Desa Kembang, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Provinsi jawa Timur.
Uji coba ini dilakukan untuk memastikan keandalan sistem peringatan dini tsunami serta efektivitas mekanisme penyampaian informasi peringatan kepada masyarakat.
BNPB menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan DPR RI dan pemerintah daerah dalam penanganan pascabencana, sekaligus memperkuat upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.
Langkah ini diharapkan dapat mewujudkan masyarakat Kabupaten Pacitan yang lebih aman, siap, dan tangguh dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
