Hanya 20–40% beras subsidi (SPHP) yang dijual sesuai standar
Selebihnya, beras SPHP yang seharusnya untuk rakyat malah dikemas ulang lalu dijual sebagai beras premium dengan harga jauh lebih mahal.
Baca Juga:
Panen Bersama DKI–Cianjur, MARTABAT Prabowo-Gibran: Aglomerasi Jabodetabekjur Perlu Ekosistem Pangan Terintegrasi
Amran mengungkapkan bahwa anomali mulai terlihat dalam tiga bulan terakhir: harga gabah di petani turun, namun harga beras di pasar justru naik. Padahal cadangan beras pemerintah (CBP) di Perum Bulog melimpah.
“Potensi kerugian kami hitung mencapai Rp 99 triliun,” ujarnya.
Teguran Kedua dari Orang Besar
Baca Juga:
Bahagia Maha: Kunjungan Tiga Menteri RI ke Subulussalam Menjadi Catatan Sejarah Baru, Sejak Lahirnya Pemko Subulussalam
Ternyata, ini bukan kali pertama Amran ditegur karena menyentuh jaringan mafia pangan.
Dalam sebuah pidato di Universitas Hasanuddin, April lalu, ia juga mengungkap pernah ditegur oleh seorang wakil presiden saat menutup perusahaan mafia beras.
“Kami pernah ditegur wakil presiden gara-gara ada mafia beras kami tutup perusahaannya. Ternyata semuanya adalah pemimpin-pemimpin besar ada di dalam ya. Kami dimarahi, kami berterima kasih. Yang penting kami sudah tutup karena dia melanggar regulasi,” ungkapnya.
