WahanaNews.co, Yogyakarta - Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan bakal pindah kantor ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, tahun depan. Hal ini disampaikan dalam Puncak Bulan Inklusi Keuangan di Yogyakarta.
Mahendra memang mendorong gelaran ini diselenggarakan di luar DKI Jakarta. Pasalnya tingkat inklusi dan literasi keuangan di Jakarta saat ini dinilai sudah baik.
Baca Juga:
Tips Untuk Amankan Nomor Hp dari Pinjol
"Dan karena pada waktu-waktu ini tahun depan saya akan berkantor di IKN Nusantara, maka dengan begitu tentunya saya berharap Puncak Bulan Inklusi Keuangan Tahun depan kita lakukan di Nusantara. Kalau tidak maka saya tidak bisa datang," ujarnya dalam acara tersebut, Yogyakarta, Sabtu (28/10/2023).
Adapun Puncak Bulan Inklusi bertujuan untuk semakin memperluas akses keuangan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan. Sehingga masyarakat dapat menggunakan produk dan atau layanan jasa keuangan secara lebih optimal untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat perekonomian nasional.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam sambutannya, menyampaikan bahwa OJK dan seluruh Industri Jasa Keuangan (IJK) berkomitmen penuh mendorong peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan nasional yang penting bagi penguatan ekonomi nasional di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global.
Baca Juga:
Industri Fintech Bergolak di IFSE 2024, OJK Serukan Perlindungan Konsumen
"Kunci dari pertumbuhan dan penguatan ekonomi nasional tergantung kemampuan kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan memperhatikan literasi dan inklusi keuangan masyarakat," kata Mahendra.
Menurutnya, OJK akan memprioritaskan sejumlah segmen masyarakat yang perlu terus diperluas inklusinya seperti pada penyandang disabilitas dan masyarakat di wilayah terpencil.
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan OJK berkomitmen untuk terus melakukan terobosan untuk memperluas akses keuangan masyarakat termasuk kepada penyandang disabilitas yang harus didorong untuk mendapatkan akses keuangan yang sama.
