"Jika kita ingin negara ini semakin maju, maka kita harus mulai dari membangun karakter bangsa yang beradab. Pemimpin adalah simbol negara, baik atau buruknya pemerintahan bisa dikritisi, tetapi bukan dengan hinaan dan olok-olok," tegasnya, Minggu (9/2/2025).
Tohom, yang sebelumnya juga memimpin DPP MARTABAT Jokowi-Jusuf Kalla 2014, menambahkan bahwa menghormati pemimpin adalah bagian dari nilai-nilai luhur Pancasila yang harus tetap dijaga.
Baca Juga:
Sekretaris Pengurus Pusat BPPH Pemuda Pancasila Apresiasi Peluncuran Aplikasi Kita Pancasila: Terobosan Baru
Ia juga mengingatkan bahwa tindakan menghina pejabat publik di media sosial bisa berpotensi melanggar hukum.
"Ada batasan hukum yang harus dihormati. Jangan sampai kebebasan berbicara disalahgunakan menjadi ajang cemoohan yang justru bisa berujung pada konsekuensi hukum," kata Tohom, yang juga Ketua Umum DPP MARTABAT Jokowi-Ma'ruf Amin 2019.
Sebagai organisasi yang berkomitmen menjaga ketertiban sosial dan moral bangsa, BPPH Pemuda Pancasila menegaskan pentingnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan media sosial.
Baca Juga:
Ketua MPC PP KSB Ditahan, BPPH Pemuda Pancasila Ajukan Gugatan Pra Peradilan
"Setiap kata yang kita sampaikan di media sosial memiliki kekuatan untuk membentuk realitas. Mari kita gunakan kekuatan itu dengan bijak, untuk menciptakan ruang digital yang positif dan konstruktif," tutupnya.
Tohom juga menambahkan bahwa media sosial adalah panggung milik bersama.
"Di sana, kita bisa menjadi agen perubahan, menyuarakan ide-ide yang membangun, dan menginspirasi orang lain untuk berbuat baik. Mari kita gunakan panggung ini untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat."
