WahanaNews.co, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto disebut akan menunjuk Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, masuk ke dalam Kabinet Merah Putih.
Wakil Ketua Umum KSPI pimpinan Yorrys Raweyai, Arnod Sihite, menilai langkah Presiden Prabowo tersebut merupakan keputusan strategis di tengah berbagai tantangan ekonomi dan sosial yang masih dihadapi Indonesia.
Baca Juga:
Infrastruktur untuk Kesejahteraan Buruh, Waketum BMI Dorong Penguatan Sinergi Lintas Kementerian
“Dengan terpilihnya sahabat kami, Said Iqbal, kami mengapresiasi keputusan strategis ini. Penunjukan Said Iqbal sangat tepat di tengah begitu banyak tantangan yang dihadapi bangsa. Kehadiran tokoh-tokoh buruh dalam pemerintahan dapat menjadi kekuatan tambahan untuk membantu Presiden mencari solusi atas berbagai persoalan nasional,” ujar Arnod Sihite.
Menurut Ketua Umum PPMI KSPSI itu, buruh tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai kelompok pekerja yang memahami persoalan hubungan industrial semata. Ia menegaskan, banyak tokoh buruh telah berkembang menjadi politisi, akademisi, pengacara, pengamat, hingga tokoh masyarakat yang memiliki pengalaman luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Arnod mencontohkan sosok Yorrys Raweyai yang dikenal sebagai politisi senior, aktivis, dan tokoh nasional yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPD RI. Selain itu, Jumhur Hidayat juga dipercaya mengemban jabatan di pemerintahan. Sementara Presiden KSPSI AGN, Andi Gani Nena Wea, mendapat amanah sebagai Penasihat Kapolri.
Baca Juga:
KSPSI Tanggapi Pidato Presiden di Mayday 2026, Soroti Implementasi dan Kepastian Teknis
“Masih banyak tokoh buruh yang saat ini mengemban amanah di berbagai lembaga negara. Ini membuktikan bahwa gerakan buruh telah melahirkan banyak kader pemimpin bangsa,” katanya.
Arnod yang juga anggota LKS Tripartit Nasional menegaskan bahwa buruh tidak boleh terus-menerus ditempatkan hanya sebagai objek pembangunan, melainkan harus hadir sebagai subjek pembangunan bangsa yang mampu memberikan solusi nyata bagi masyarakat dan negara.
“Buruh telah teruji sebagai bagian dari kekuatan pergerakan yang melahirkan banyak kader pemimpin. Mereka terbiasa menyuarakan kesejahteraan pekerja, perlindungan rakyat Indonesia, sekaligus memberikan kritik konstruktif demi kemajuan bangsa dan negara,” tegasnya.
Ia menilai keterlibatan tokoh buruh dalam pemerintahan tidak perlu dipersoalkan, termasuk jika dikaitkan dengan momentum May Day. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan gerakan buruh semakin diperhitungkan dan memiliki posisi strategis dalam kehidupan nasional.
“Kehadiran para tokoh sentral dalam berbagai momentum perjuangan buruh menunjukkan bahwa harapan terhadap peran buruh ke depan semakin besar. Bahkan kalau perlu bukan hanya dua menteri dari kalangan buruh, tetapi lima menteri, selama mereka memiliki kapasitas dan dapat memberikan kontribusi nyata,” ujarnya.
Namun demikian, Wakil Ketua Umum Strategis DPN Bintang Muda Indonesia Demokrat itu mengingatkan agar setiap penempatan jabatan tetap mengedepankan kompetensi, efektivitas kerja, dan efisiensi anggaran negara.
“Yang terpenting, negara harus menilai berdasarkan kompetensi dan kebutuhan. Tugas pokok dan fungsi setiap jabatan harus jelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Pemerintah juga tidak boleh hanya mengambil keputusan yang bersifat populis,” katanya.
Arnod berharap masuknya tokoh buruh ke dalam pemerintahan benar-benar menjadi harapan baru bagi kaum pekerja Indonesia, terutama dalam memperjuangkan hak-hak buruh melalui kebijakan dan regulasi yang lebih berpihak kepada pekerja.
“Intinya, rekan-rekan buruh jangan kendor dalam memperjuangkan hak-hak pekerja dan keluarganya. Dengan masuknya tokoh buruh ke pemerintahan, kita berharap perjuangan terhadap hak-hak buruh dapat lebih maksimal, baik melalui kebijakan maupun regulasi yang berpihak kepada pekerja,” tegasnya.
Ia juga menyoroti sejumlah persoalan yang hingga kini masih menjadi perhatian serius kalangan buruh, mulai dari ancaman PHK hingga belum terealisasinya sejumlah janji pemerintah terkait perlindungan pekerja.
Menurut Arnod, gelombang PHK yang terus meningkat harus segera direspons pemerintah melalui solusi konkret, termasuk memperkuat pembangunan infrastruktur yang mampu menyerap banyak tenaga kerja, merealisasikan pembentukan Satgas PHK yang sebelumnya dijanjikan Presiden, hingga memastikan pembayaran hak-hak 9.000 eks karyawan PT Sritex yang hingga kini masih menunggu pencairan uang pesangon.
Ia juga menyoroti banyaknya produk tekstil impor murah dari China yang dinilai menekan industri tekstil nasional. Karena itu, menurutnya, pemerintah perlu menghadirkan regulasi yang berpihak kepada pengusaha Indonesia agar industri dalam negeri tetap mampu bersaing dan mempertahankan lapangan kerja.
Selain itu, Arnod berharap pemerintah mengurangi ketergantungan impor serta memperluas pasar ekspor Indonesia, termasuk membuka peluang kerja sama perdagangan dengan negara-negara yang membutuhkan pasokan produk dari Indonesia.
“Pemerintah harus memperkuat pasar ekspor kita dan mengurangi ketergantungan impor agar industri nasional bisa tumbuh dan menyerap lebih banyak tenaga kerja,” ujarnya.
Menurut Arnod, perluasan program PBI Jamsosnaker bagi 20 juta pekerja rentan dan masyarakat miskin juga harus menjadi prioritas pemerintah. Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), peningkatan kesejahteraan guru, serta layanan kesehatan gratis dan mudah diakses masyarakat miskin juga perlu mendapat perhatian serius.
Di akhir pernyataannya, Arnod mengajak seluruh buruh Indonesia menjaga persatuan dan ikut menggerakkan perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global.
“Kita berharap nilai tukar rupiah semakin kuat, inflasi terkendali, kepercayaan publik dan investor meningkat, investasi bertambah, lapangan kerja semakin luas, dan kesejahteraan rakyat Indonesia terus meningkat. Dengan semangat persatuan dan gotong royong, buruh dapat menjadi bagian penting dalam membawa Indonesia menuju kemajuan yang lebih baik,” pungkasnya.
[Redaktur: Amanda Zubehor]
