WAHANANEWS.CO, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memfasilitasi rapat koordinasi bersama pemerintah, serikat pekerja, unsur kepolisian, serta penasihat khusus presiden untuk memperkuat pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Langkah ini dilakukan sebagai upaya mempercepat koordinasi lintas lembaga dalam mengantisipasi meningkatnya ancaman PHK yang mulai membayangi sejumlah sektor industri di Indonesia.
Baca Juga:
DPR Tindak Lanjuti Tuntutan Mahasiswa, Status Tersangka Mahasiswa Trisakti Ditarget Dicabut
Rapat koordinasi tersebut berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Pertemuan dihadiri Menteri Sekretaris Negara yang juga menjabat Ketua Satgas Mitigasi PHK, Menteri Ketenagakerjaan, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), perwakilan Desk Ketenagakerjaan Polri, hingga Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.
Usai rapat, Dasco menjelaskan bahwa pembentukan Satgas Mitigasi PHK menjadi langkah strategis untuk menyatukan langkah pemerintah, DPR, serikat pekerja, serta berbagai pemangku kepentingan dalam menghadapi potensi gelombang pemutusan hubungan kerja.
Baca Juga:
Harga Minyak Dunia Turun, DPR Minta Pemerintah Siapkan Mekanisme Penurunan Harga BBM
"Pada hari ini kami sudah mengadakan rapat koordinasi tentang Satgas Mitigasi PHK dari pihak pemerintah dan DPR. Tadi rapat diikuti oleh Menteri Sekretaris Negara selaku Ketua Satgas Mitigasi PHK, kemudian Menteri Ketenagakerjaan, Presiden Serikat Pekerja Pak Andi Gani, Desk Ketenagakerjaan Polri, dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Tenaga Kerja," ujar Dasco kepada wartawan.
Menurut Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) tersebut, kolaborasi lintas sektor menjadi sangat penting agar seluruh pihak memiliki kesamaan langkah dalam merumuskan solusi atas persoalan ketenagakerjaan.
Sinergi antara pemerintah, DPR, pelaku usaha, hingga serikat pekerja dinilai menjadi kunci untuk meminimalkan dampak PHK terhadap para pekerja maupun stabilitas dunia industri.
