WahanaNews.co | Kementerian Sosial RI memperbaiki skema distribusi bantuan sosial
tahun 2021 untuk memastikan bantuan diterima utuh sesuai instruksi Presiden
Joko Widodo.
"Kita evaluasi, laporan dari bank
dan kantor pos berupa sidik jari, tanda tangan, dan foto
penerima bantuan. Kalau dulu
tidak ada fotonya," kata Menteri Sosial, Tri
Rismaharini, di Balai Rehabilitasi Sosial Pangudi Luhur, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (8/1/2021).
Baca Juga:
Kemensos Siapkan 200 Sekolah Rakyat, 100 Didukung Swasta
Risma mengaku,
penyaluran bantuan tunai tahun ini langsung diterima lewat PT Pos Indonesia
serta Himpunan Bank Negara (Himbara) kepada sedikitnya 10 juta penerima melalui
akses data kependudukan.
"Pencairan sudah mulai sejak 4
Januari kemarin. PT Pos door to door. Yang Himbara, saya minta (untuk) lansia,
sakit, dan disabilitas itu door to door
juga. Bank mungkin kesulitan, tapi kemarin kami sudah komunikasi dengan Kementerian BUMN, akan
diserahkan ke PT Pos dari bank," katanya.
Perbaikan skema itu, kata dia, juga
bertujuan untuk mengawal penerima bantuan agar benar-benar
mampu keluar dari status kemiskinan.
Baca Juga:
Sekolah Rakyat, Sekolah Unggulan Khusus untuk Warga Miskin
"Kemiskinan ada tiga kategori, yakni hampir, miskin, dan sangat miskin. Yang terakhir ini akan kita
angkat. Berat memang, tapi kita
akan lakukan secara bertahap melalui program pemberdayaan," ucapnya.
Program tersebut, di antaranya, optimalisasi pemberdayaan bagi warga
penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui kegiatan ternak ikan,
perbengkelan, las, pembuatan pupuk kompos, serta budi daya tanaman hidroponik, khususnya di Balai Rehabilitasi Sosial Pangudi Luhur Bekasi.
"Di tempat ini juga kita
merencanakan pembangunan rumah susun, bekerjasama dengan Kementerian PU,
anggaran dari mereka (Kemen PU)," katanya.
Risma juga menekankan pentingnya
pemetaan kebutuhan masyarakat, sehingga program pemberdayaan dapat
berjalan dengan maksimal sesuai keinginan masyarakat.
Kementerian Sosial RI bekerjasama
dengan sejumlah perguruan tinggi negeri dalam memetakan permasalahan aktual
masyarakat guna membangkitkan perekonomian di tengah pandemi Covid-19.
"Contohnya, masalah air bersih di
Papua. Berdasarkan hasil pemetaan kami, ditindaklanjuti dengan Kementerian PU
untuk penyediaan air bersihnya. Kemudian, KIP untuk
sektor pendidikan, lalu ada anak jalanan yang produksi sepatu di
Cibaduyut," ungkapnya.
Menurut dia, saat ini
tidak bisa lagi hanya bicara program yang sama, namun harus sesuai dengan keinginan
masyarakat, agar bisa maksimal.
Selain menjalankan program yang sudah
ada di dalam DIPA, pihaknya ingin bantuan tersebut bukan sekedar masyarakat
menerima bansos, melainkan program pemberdayaan turut
berjalan.
"Saya ulangi sekali lagi, ada gap (jarak) antara kebutuhan dan
bantuan. Progam bansos ini sebisa mungkin juga menghasilkan tambahan pendapatan. Jadi, selain
kita berikan pekerjaan, mereka juga kita dorong untuk menambah penghasilan
mereka. Tidak bisa hanya" oh, tugasnya
memberikan bantuan, tapi juga kita berdayakan," kata
dia. [qnt]
