Ia meminta pemerintah daerah tidak bekerja sendiri, tetapi melibatkan berbagai pemangku kepentingan, terutama pelaku usaha seperti Kamar Dagang dan Industri (KADIN), asosiasi pengusaha lokal, serta tokoh ekonomi di daerah.
Menurutnya, keterlibatan langsung dari sektor swasta akan memberikan kontribusi positif terhadap penyusunan langkah-langkah yang lebih konkret dan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
Baca Juga:
1.305 Praja IPDN Kemendagri Wisuda, Ini Pesan Mendagri Tito Karnavian
Dengan begitu, strategi yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar implementatif dan berdampak langsung pada peningkatan daya saing daerah.
Sebagai upaya untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan program ini, Tito menyebut bahwa data pertumbuhan ekonomi di setiap daerah akan dipantau secara berkala oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Pemantauan ini akan dilakukan setiap bulan sehingga perkembangan kinerja tim percepatan ekonomi dapat dievaluasi secara objektif dan berkelanjutan.
Baca Juga:
Mendagri Tito Kukuhkan Pengurus APKASI 2025-2030, Eliyunus Waruwu Ditunjuk Jadi Wakil Sekjen
Dengan adanya evaluasi rutin, kepala daerah diharapkan dapat menyesuaikan strategi yang digunakan berdasarkan data dan hasil analisis terbaru, serta meningkatkan kapasitas tim bila diperlukan.
Langkah ini juga diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun global.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
