"Pertama kalinya ada perencanaan di mana
belanja alutsista dicoba seratus persen dari pinjaman luar negeri," katanya.
Andi bersama timnya berusaha menjawab
pertanyaan terkait dengan anggaran jumbo dalam raperpres alpalhankam.
Baca Juga:
Mabes TNI Kirim Prajurit Terbaiknya Ikuti Latihan Integrasi Di Australia
"Jadi, kami berusaha memaparkan angka Rp 1,7 kuadriliun
itu normal atau tidak untuk perencanaan sampai 2044," bebernya.
Total, ada tiga permodelan. Itu berdasar
kajian yang dilakukan LAB 45.
"Dari tiga model itu, kemudian kami
menyimpulkan pada dasarnya yang diajukan Rp 1,7 kuadriliun itu sangat normal
untuk 2044," jelasnya.
Baca Juga:
Panglima TNI Tinjau Kesiapan Puncak Peringatan HUT Ke-79 TNI di Monas
Andi berani menyatakan itu lantaran satu dari
tiga permodelan yang ditemukan timnya mendapati angka Rp 1,7 kuadriliun untuk
pemenuhan alutsista sampai 2044.
"Ketemu juga bahwa Rp 1,7 kuadriliun itu
normal banget. Pertumbuhan ekonominya 5 persen, anggaran pertahanannya 1
persen dari PDB, lalu belanja alutsistanya 27 persen (dari anggaran
pertahanan), pinjaman luar negerinya 30 persen. Ketemu Rp 1,7 kuadriliun itu,"
jelasnya.
Namun demikian, Andi mengingatkan bahwa
Kemenhan tetap harus cermat mengukur beban utang yang akan muncul.
