WAHANANEWS.CO, Jakarta - Pemerintah bergerak cepat merumuskan paket kebijakan ekonomi baru untuk meredam dampak lonjakan harga energi global akibat konflik Timur Tengah yang mulai menekan stabilitas ekonomi nasional, Selasa (31/3/2026).
Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut arahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam rapat koordinasi yang digelar Sabtu (28/3/2026), dengan fokus pada penguatan ketahanan energi dan efisiensi fiskal.
Baca Juga:
Komisi III Soroti Kasus Andrie, Polisi Akui Sudah Limpahkan ke TNI
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan berbagai opsi kebijakan strategis, mulai dari penghematan energi hingga penguatan program biodiesel B50.
“Seluruhnya dikaji secara komprehensif dengan mempertimbangkan perkembangan konflik di Timur Tengah dan ketidakpastian global yang berdampak pada stabilitas energi, rantai pasok, serta perekonomian nasional,” kata Airlangga, Minggu (29/3/2026).
Selain itu, pemerintah juga mengkaji penerapan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) secara adaptif sebagai bagian dari strategi efisiensi energi nasional.
Baca Juga:
Amsal Sitepu Disidang, Ekraf Ingatkan Bahaya Kriminalisasi Karya Kreatif
Langkah efisiensi anggaran juga kembali disiapkan melalui skenario penghematan jilid II untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tetap terkendali di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Airlangga menegaskan bahwa seluruh kebijakan tersebut dirancang untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik sekaligus memastikan pertumbuhan tetap berkelanjutan di tengah tekanan global.
Sementara itu, dari sektor energi, pemerintah juga mempercepat pengembangan program biodiesel B50 sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil impor.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebelumnya telah melakukan uji jalan B50 pada berbagai kendaraan diesel dengan jarak tempuh lebih dari 20.000 kilometer.
Hasil awal menunjukkan bahwa campuran biodiesel sebesar 50 persen mampu meningkatkan performa kendaraan secara signifikan.
“Jadi kemungkinan besar penerapannya secara mandatori (B50) akan dilaksanakan mungkin tidak terlalu lama,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal EBTKE ESDM Harris Yahya.
Program biodiesel sendiri telah berjalan melalui skema B40 hingga akhir 2025 dengan realisasi mencapai 14,2 juta kiloliter berbasis minyak sawit atau crude palm oil (CPO).
Namun demikian, sejumlah pihak mengingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru dalam mengimplementasikan B50 tanpa kesiapan yang matang.
Anggota Dewan Energi Nasional Fadhil Hasan menilai pemerintah sebaiknya mengoptimalkan program B40 terlebih dahulu sebelum meningkatkan kadar campuran biodiesel.
Menurutnya, percepatan implementasi tanpa kesiapan berisiko menimbulkan persoalan baru di sektor energi dan industri.
Salah satu tantangan utama adalah ketersediaan bahan baku CPO yang dinilai belum sepenuhnya mencukupi untuk mendukung peningkatan produksi biodiesel.
Produksi CPO nasional juga disebut mengalami stagnasi sehingga berpotensi menghambat keberlanjutan program B50.
Selain itu, kesiapan infrastruktur dan industri biofuel dinilai masih perlu diperkuat agar mampu menopang peningkatan kapasitas produksi dan distribusi.
Dari sisi pembiayaan, implementasi B50 untuk sektor public service obligation (PSO) juga membutuhkan dukungan insentif yang memadai dari pemerintah.
Jika alokasi CPO lebih difokuskan untuk kebutuhan domestik, maka ekspor berpotensi menurun yang berdampak langsung pada penerimaan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
Penurunan penerimaan tersebut dikhawatirkan akan mengurangi kapasitas pendanaan untuk subsidi program biodiesel ke depan.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
