Ke depan, Kementerian Kehutanan memprioritaskan percepatan penerbitan izin akses kelola, memperkuat pendampingan bagi KUPS, memperluas akses pasar serta pembiayaan usaha kehutanan rakyat, hingga digitalisasi layanan perizinan.
Langkah pengamanan kawasan hutan dari praktik perambahan ilegal juga akan ditingkatkan, disertai penguatan kolaborasi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil.
Baca Juga:
Kementerian Kehutanan Tegaskan Penguatan KPH sebagai Fondasi Utama Pasar Karbon Nasional
Melalui rangkaian kebijakan tersebut, Perhutanan Sosial diarahkan menjadi lokomotif ekonomi hijau di tingkat desa serta instrumen penting dalam menekan laju deforestasi sekaligus mendukung pencapaian target iklim nasional.
Pendekatan berbasis masyarakat ini juga menjadi elemen kunci dalam diplomasi kehutanan Indonesia di tingkat global, termasuk dalam pembahasan SDGs, pengurangan emisi FOLU Net Sink 2030, dan agenda perubahan iklim internasional.
Di akhir sambutannya, Menhut Raja Antoni menyampaikan harapan bahwa penghargaan tersebut menjadi pengingat pentingnya keseimbangan antara kesejahteraan rakyat dan keberlanjutan hutan.
Baca Juga:
ESDM dan PLN Sambungkan Listrik Gratis di Fakfak, Target Seluruh Kampung Terang 2027
"Semoga penghargaan ini menjadi pengingat bahwa ketika masyarakat sejahtera, maka hutan kita akan semakin terjaga," ujarnya menutup sambutan.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
