WAHANANEWS.CO, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto meminta Kementerian Koperasi menyusun indikator keberhasilan yang lebih terukur dalam pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2027.
Menurutnya, kejelasan indikator menjadi aspek penting untuk memastikan program prioritas pemerintah tersebut mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat sekaligus memudahkan evaluasi terhadap penggunaan anggaran negara.
Baca Juga:
Ketua BPKN Dorong LSM Menjadi LPKSM: Sahkan Amandemen Undang Undang Perlindungan Konsumen
Dalam rapat kerja bersama Menteri Koperasi yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026), Darmadi mempertanyakan parameter yang akan digunakan pemerintah untuk menilai keberhasilan program KDMP.
"Yang menjadi pertanyaan bagi kami adalah indikator keberhasilannya apa. Apakah jumlah koperasi yang terbentuk, omzetnya, keuntungan yang dihasilkan, atau keberlanjutan usahanya?" ujar Darmadi saat mengikuti rapat kerja dengan Menteri Koperasi.
Menurut Darmadi, keberadaan koperasi tidak boleh hanya dipandang sebagai lembaga administratif atau organisasi semata, melainkan harus berfungsi sebagai entitas ekonomi yang mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.
Baca Juga:
PLN Ajukan 3 Triliun PMN 2025 untuk Bangun Kelistrikan Daerah Terpencil
Oleh karena itu, setiap koperasi yang dibentuk perlu memiliki arah usaha yang jelas, sistem pengelolaan yang profesional, serta model bisnis yang mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan ekonomi.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut menilai tantangan utama dalam pelaksanaan program KDMP bukan hanya pada pencapaian target pembentukan koperasi di berbagai daerah, melainkan pada kemampuan koperasi tersebut untuk tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi anggotanya dalam jangka panjang.
"Kita jangan hanya mengejar target jumlah. Yang lebih penting adalah bagaimana koperasi itu bisa berjalan, menghasilkan pendapatan, dan memberi manfaat bagi anggotanya," katanya.
Dalam pembahasan rencana anggaran tahun 2027, Darmadi juga menyoroti pentingnya penguatan program pendampingan usaha bagi koperasi.
Ia menilai dukungan pemerintah tidak cukup hanya sebatas pembentukan kelembagaan, tetapi juga harus mencakup pengembangan kapasitas usaha, akses pasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga penguatan rantai nilai ekonomi yang dimiliki koperasi.
Menurutnya, setiap koperasi perlu memiliki keunggulan usaha yang spesifik sesuai dengan potensi daerah masing-masing sehingga mampu menjadi penggerak ekonomi lokal.
Dengan demikian, koperasi tidak hanya menjadi wadah berkumpulnya anggota, tetapi juga dapat berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja baru.
Darmadi menambahkan bahwa program koperasi perlu difokuskan pada sektor-sektor produktif yang memiliki prospek pasar yang kuat dan berkelanjutan.
Pendekatan tersebut dinilai penting agar koperasi dapat berkembang menjadi pelaku ekonomi yang kompetitif sekaligus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
"Kalau koperasi hanya dibentuk tanpa model bisnis yang kuat, maka akan sulit berkembang. Karena itu yang perlu diperhatikan adalah daya saing dan keberlanjutan usahanya," ujar legislator dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta III tersebut.
Lebih lanjut, Darmadi menegaskan bahwa Komisi VI DPR RI akan terus mengawal proses penyusunan program maupun alokasi anggaran Kementerian Koperasi agar penggunaan dana APBN benar-benar memberikan manfaat bagi penguatan ekonomi kerakyatan.
Pengawasan tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap kebijakan yang dijalankan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target administratif, tetapi juga menghasilkan dampak ekonomi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Kita ingin memastikan anggaran yang disusun untuk tahun 2027 tidak hanya menghasilkan program yang besar secara angka, tetapi juga memberikan hasil nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional," tutupnya.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
