WAHANANEWS.CO, Bogor - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa upayanya dalam membongkar bangunan di area resapan air kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, tidak akan membuahkan hasil jika PTPN terus melakukan alih fungsi lahan tanpa kendali.
Selain itu, keberlanjutan kerja sama operasi (KSO) dengan tenant yang tetap membangun di area resapan air semakin memperparah degradasi lingkungan.
Baca Juga:
Siap Benahi Kota Bekasi dari Banjir, Dedi Mulyani Bakal Selesaikan Akar Masalah di Hulu
"Ditambah lagi, Perhutani melakukan penebangan pohon siap panen tanpa memperhitungkan dampak ekologisnya. Jika praktik ini terus berlangsung, semua upaya kami akan menjadi sia-sia," ujar Dedi, Minggu (9/3/2025).
Dedi meminta PTPN dan Perhutani menghitung keuntungan yang mereka peroleh dari sewa lahan dan penebangan pohon, lalu membandingkannya dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh Pemprov Jawa Barat, Pemkab Bogor, Pemkab Bekasi, Karawang, Depok, dan daerah lain yang terdampak bencana longsor serta banjir.
Jika dihitung, menurutnya, total kerugian akibat bencana jauh lebih besar daripada pendapatan dari sewa lahan tersebut.
Baca Juga:
Relokasi Korban Banjir Kota Bekasi Usulkan Bangun Rumah Panggung , KDM Estimasi Anggaran Rp150 Miliar
"Untuk itu, saya berharap Perhutani dan PTPN dapat duduk bersama minggu depan," kata Dedi.
Ia mengajak kedua pihak untuk menyusun rencana dan evaluasi bersama agar tidak berjalan sendiri-sendiri dalam menangani permasalahan lingkungan ini.
"Kami sibuk menangani dampaknya, sementara kalian menikmati keuntungannya. Oleh karena itu, mari kita cari solusi bersama," tegas Dedi.
Menurutnya, jika Perhutani dan PTPN benar-benar berkomitmen terhadap kepentingan bangsa, negara, masyarakat, dan lingkungan, sudah saatnya mereka menyadari bahwa tindakan yang mereka lakukan berdampak buruk terhadap lingkungan serta menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat dan negara.
"Saatnya berubah," tandas Dedi.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
