WAHANANEWS.CO, Jakarta - Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menegaskan bahwa diplomasi Indonesia di era global saat ini membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dan tidak dapat hanya bertumpu pada pemerintah pusat maupun parlemen semata.
Untuk memperkuat posisi Indonesia dalam berbagai forum internasional, diperlukan sinergi yang melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat.
Baca Juga:
Himmatul Aliyah Dorong Revitalisasi Danau dan Pengawasan Lingkungan di Kabupaten Tangerang
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan delegasi BKSAP DPR RI dengan Gubernur Bali I Wayan Koster, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para pelaku dan penggiat sektor pariwisata di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Bali, Jumat (19/6/2026).
Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, menegaskan bahwa perkembangan dinamika global menuntut adanya pola diplomasi yang lebih inklusif dan kolaboratif.
Menurutnya, diplomasi modern tidak lagi dilakukan secara tunggal oleh pemerintah pusat, melainkan harus dijalankan melalui pendekatan multitrek yang melibatkan berbagai aktor strategis.
Baca Juga:
Kesetaraan Gender Bukan Sekadar Kuota, Irine Dorong Perempuan Lebih Berpengaruh di Parlemen
"Diplomasi itu tidak lagi hanya dilakukan oleh pemerintah pusat. Kami selalu mengatakan bahwa DPR juga memiliki peran sebagai second track diplomacy, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana hari ini diplomasi dilakukan secara multitrek," ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini dikutip dari situs resmi DPR RI, Minggu (21/06/2026).
Irine menjelaskan, BKSAP sebagai ujung tombak diplomasi parlemen memiliki peran penting dalam menjaga dan memperjuangkan kepentingan nasional di tingkat internasional.
Namun, upaya tersebut akan lebih efektif apabila mendapat dukungan dari pemerintah daerah yang memiliki potensi, keunggulan, serta kebutuhan pembangunan yang beragam.
Menurutnya, kehadiran Indonesia dalam forum-forum internasional tidak boleh sekadar bersifat simbolis atau hanya mengikuti agenda yang ada.
Indonesia harus mampu mengambil peran lebih besar dalam memengaruhi arah kebijakan global agar selaras dengan kepentingan nasional dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah memiliki posisi strategis dalam mendukung keberhasilan diplomasi Indonesia.
Sebab, berbagai hasil kerja sama internasional pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan pembangunan, investasi, serta kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah, baik di kota maupun kabupaten.
Sementara itu, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Bramantyo Suwondo menilai bahwa diplomasi parlemen juga dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memperluas promosi sektor pariwisata Indonesia di pasar internasional.
Melalui jaringan dan hubungan yang dimiliki parlemen dengan berbagai negara, peluang untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dinilai semakin terbuka.
"Berkenaan dengan diplomasi, kita banyak membahas bagaimana kita bisa menggunakan channel-channel diplomasi parlemen ini untuk meningkatkan marketing sehingga semakin meyakinkan para wisatawan luar negeri untuk hadir," jelas politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut.
Menurut Bramantyo, penguatan promosi pariwisata melalui diplomasi parlemen tidak hanya akan meningkatkan citra Indonesia di mata dunia, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Sektor pariwisata yang berkembang akan mendorong peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan ekonomi masyarakat lokal.
Melalui pendekatan diplomasi multitrek yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, BKSAP DPR RI berkomitmen memperkuat peran diplomasi parlemen sebagai jembatan antara kepentingan nasional dengan potensi daerah.
Dengan demikian, setiap kerja sama internasional yang terjalin diharapkan mampu menghasilkan manfaat konkret, memperkuat daya saing Indonesia, serta mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Tanah Air.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
