Luhut pun menegaskan, dia tidak hanya bersikap menolak keberadaan Toba Pulp. Tapi meminta Presiden Prabowo Subianto mencabut keberadaan perusahaan tersebut.
"Bukan hanya menolak (keberadaan TPL). Saya minta kepada Presiden untuk dicabut. Nggak ada gunanya lagi Toba Pulp itu. Sudah cukup itu. Itu kan nggak benar. Kalau ada orang nuduh saya punya saham, tunjukin. Saya tidak pernah punya saham, kecuali di perusahaan saya, yaitu PT Toba Sejahtera, yang saya buat sendiri," paparnya.
Baca Juga:
Pasar Modal Bergejolak, 70 Emiten Terancam Angkat Kaki dari BEI
"Maaf saya agak jengkel ini. Karena menurut saya ini sudah menyangkut dignity, harga diri. Saya nggak ada. Saya nggak pernah memiliki saham-saham IUP nikel yang semua di bawah kekuasaan saya waktu saya jadi Menko Marves. Saya tidak mau," tegasnya.
Luhut mengatakan, Indonesia sebagai negara jangan sampai dikontrol oleh satu orang saja yang menguasai lahan sampai 200.000-an hektare. Dan Indonesia hanya kena efek kerusakan alam.
Luhut pun menyatakan mendukung langkah tegas Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga:
Operasional Dihentikan Pemerintah, Saham Toba Pulp Lestari Disuspensi BEI
Di sisi lain, Luhut menambahkan, di ruang publik, seringkali muncul berbagai persepsi tentang mereka yang mengabdi di dalam pemerintahan.
"Saya memandang hal ini sebagai masukan akan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat melalui sikap yang jujur dan terbuka. Karena itu, menanggapi berbagai tuduhan yang bergulir, saya ingin menegaskan satu hal: dalam negara yang sehat demokrasinya, kritik harus berdiri di atas data, bukan asumsi belaka," tukasnya.
"Transparansi dan keadilan harus berjalan beriringan, agar ruang publik tidak dipenuhi prasangka, sehingga perjuangan kita tetap fokus pada satu tujuan, yakni masa depan Indonesia yang berkelanjutan dan berkeadilan," tegas Luhut.
