"Nah, paniknya sekarang. Tahun 2025 dilakukan efisiensi besar-besaran tanpa perencanaan matang. Dampaknya ke mana-mana, sektor usaha atau swasta berat," imbuhnya.
Akibat kondisi keuangan negara yang seret, pemerintah terpaksa menunda pengangkatan CPNS dan PPPK, yang berimbas pada krisis finansial bagi para calon pegawai.
Baca Juga:
Sri Mulyani Tak Ada Jadwal Pertemuan dengan Cristiano Ronaldo, Begini Klarifikasinya
"Padahal, sudah banyak CPNS dan PPPK mundur dari pekerjaan lama. Akibatnya, mereka banyak yang terjebak pinjaman online (pinjol), bahkan judi online (judol) atau nekat menjadi buzzer, untuk bertahan hidup," kata Bhima.
Ia juga menilai bahwa ketidakpuasan publik terhadap kebijakan ekonomi dapat menjadi ganjalan bagi Prabowo.
"Ini jelas menggerus popularitas Presiden Prabowo. Tingkat ketidakpuasan terhadap kebijakan anggaran dan perpajakan menjadi salah satu ganjalan bagi Prabowo. Makanya, Sri Mulyani menjadi tidak relevan lagi untuk membantu Prabowo," jelasnya.
Baca Juga:
Menkeu Sri Mulyani Beri Pembekalan pada Calon Duta Besar RI
Sementara itu, Bhima juga mengkritik kinerja Airlangga Hartarto yang dinilai tidak lebih baik dari Sri Mulyani.
"Sebagai dirigen tim ekonomi, Airlangga menjalankan tugas itu. Saat ini, industri banyak yang tutup sehingga menimbulkan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)," ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa berbagai paket stimulus yang dikeluarkan Airlangga gagal meningkatkan daya beli masyarakat.
