Dia juga menyinggung Reuni 212 yang tak perlu digelar.
Terlebih menurutnya agenda itu bersifat politis yang bukan merupakan fungsi
dari ormas.
"Demikian pula dengan reuni 212, saya kira sudah tidak
perlu lagi diberi izin, karena agendanya sangat politis, 212 bukan ormas,
mobilisasi massa atas nama agama dan umat harus jelas tujuannya. Jangan gunakan
agama dan umat untuk kepentingan politik. Pelaksanaan acara hari besar
keagamaan seharusnya difungsikan untuk ceramah keagamaan yang menambah
keimanan, bukan mengumbar angkara murka pada pemerintah dan merusak persatuan
dan kesatuan bangsa," ujarnya.
Baca Juga:
Soal Gibran Jadi Capres Prabowo, Fadli Zon Bicara tentanh 'Garis Tangan'
"Untuk itu, saya memperingatkan politisi dan partai
partai politik yang main dua kaki, berhentilah bermain-main dengan politik
identitas untuk kepentingan 2024, jangan gadaikan keutuhan NKRI hanya demi hasrat
berkuasa," lanjut Irma.
Anggota Komisi I DPR RI, Fadli Zon, menilai pernyataan
Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman, yang menyinggung soal 'bubarkan
FPI', sudah melanggar tujuan pokok fungsi (tupoksi) TNI. Fadli menyarankan agar
Pangdam Jaya Dudung dicopot dari jabatannya.
"Juga sudah offside ini Pangdam. Sudah melanggar
tupoksi dan kewenangan. Sebaiknya Pangdam ini dicopot saja," kata Fadli
kepada wartawan, Jumat (20/11/2020).
Baca Juga:
Sandiaga Sebut Rahasia Perjanjian Anies-Prabowo di Tangan Fadli Zon dan Sufmi Dasco
Fadli menilai akan berbahaya jika TNI masuk ke ranah politik
sipil dan menggunakan pendekatan kekuasaan. Menurutnya, TNI seharusnya berfokus
pada ancaman disintegrasi teritorial seperti di daerah Papua.
"Berbahaya kalau sudah ikut-ikut politik sipil dan
pendekatan kekuasaan," kata Fadli.
"TNI harusnya fokus hadapi ancaman disintegrasi
teritorial seperti di Papua yang kini makin menguat," imbuhnya.