Ia mengingatkan bahwa pelayanan publik dapat terdampak jika efektivitas kerja menurun.
“Ada efektifnya, yaitu menghemat bahan bakar bagi pegawai. Tetapi efeknya, mereka tidak kerja. Itu layanan pemerintah besar sekali, apalagi kalau masih diminta pengusaha lagi, bagaimana penjualan, bagimana produksi. Itu mahal sekali akibatnya,” kata JK di Jakarta, Rabu (1/4/2026).
Baca Juga:
Kasus Penyalahgunaan BBM-LPG, Kapolri Klaim Selamatkan Uang Negara Rp756 Miliar
Dalam pandangannya, pemerintah perlu mempertimbangkan alternatif kebijakan yang lebih efektif.
Ia kemudian mengusulkan pendekatan yang pernah diterapkan pada masa lalu terkait pengendalian konsumsi BBM.
“Kalau mau seperti dulu yang kita lakukan, tahun 2005-2006, naikan harga,” ujar JK.
Baca Juga:
Prabowo Dijadwalkan Resmikan Peluncuran BBM Biodiesel 50% B50 Awal Juli 20026
Menurutnya, mekanisme harga akan mendorong masyarakat untuk lebih hemat dalam penggunaan BBM.
Dengan demikian, pengurangan konsumsi bisa terjadi secara alami tanpa harus mengorbankan produktivitas kerja.
“Kalau harga naik, otomatis orang mengurangi pemakaian BBM, bisa mengurangi setengah pemakaian,” kata JK.
