Ia mengingatkan bahwa pelayanan publik dapat terdampak jika efektivitas kerja menurun.
“Ada efektifnya, yaitu menghemat bahan bakar bagi pegawai. Tetapi efeknya, mereka tidak kerja. Itu layanan pemerintah besar sekali, apalagi kalau masih diminta pengusaha lagi, bagaimana penjualan, bagimana produksi. Itu mahal sekali akibatnya,” kata JK di Jakarta, Rabu (1/4/2026).
Baca Juga:
Patra Logistik jangkau Lebih dari 1.200 Siswa Melalui Pertamina Cerdas
Dalam pandangannya, pemerintah perlu mempertimbangkan alternatif kebijakan yang lebih efektif.
Ia kemudian mengusulkan pendekatan yang pernah diterapkan pada masa lalu terkait pengendalian konsumsi BBM.
“Kalau mau seperti dulu yang kita lakukan, tahun 2005-2006, naikan harga,” ujar JK.
Baca Juga:
Berlaku 30 April 2026, Berikut Daftar Harga BBM Terbaru di Seluruh SPBU RI
Menurutnya, mekanisme harga akan mendorong masyarakat untuk lebih hemat dalam penggunaan BBM.
Dengan demikian, pengurangan konsumsi bisa terjadi secara alami tanpa harus mengorbankan produktivitas kerja.
“Kalau harga naik, otomatis orang mengurangi pemakaian BBM, bisa mengurangi setengah pemakaian,” kata JK.
