WAHANANEWS.CO, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ekspor kelapa sawit melalui sistem satu pintu yang dijalankan oleh BUMN Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).
Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dikaji kembali agar tujuan penataan tata niaga dan penguatan hilirisasi industri sawit tidak menimbulkan dampak negatif bagi petani sebagai pelaku utama di sektor hulu.
Baca Juga:
Purbaya Bongkar Dugaan Manipulasi Ekspor CPO, 10 Perusahaan Besar Masuk Radar
Firman menilai, meskipun kebijakan ekspor satu pintu dirancang untuk memperkuat pengawasan perdagangan serta meningkatkan nilai tambah industri sawit nasional, implementasinya harus didukung oleh kesiapan infrastruktur, sistem distribusi, dan tata kelola yang matang.
Tanpa kesiapan tersebut, kebijakan berpotensi menimbulkan gangguan pada rantai pasok yang akhirnya berdampak langsung terhadap harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani.
Politisi Partai Golkar itu mengaku menerima banyak laporan dan keluhan dari petani sawit di sejumlah daerah yang mengeluhkan penurunan harga TBS sejak pemerintah mengumumkan kebijakan ekspor satu pintu melalui DSI.
Baca Juga:
Firman Soebagyo Usulkan UU Perkelapasawitan demi Lindungi Petani dan Investasi
Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran karena harga TBS merupakan salah satu faktor utama yang menentukan tingkat pendapatan petani sawit.
“Pemerintah harus memahami bahwa petani adalah pihak yang paling rentan terhadap perubahan kebijakan tata niaga. Ketika terjadi hambatan dalam rantai distribusi ekspor, dampak pertama yang dirasakan adalah turunnya harga TBS di tingkat petani,” ujar Firman dikutip dari situs resmi DPR RI, Senin (01/6/2026).
Firman menjelaskan, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan harga TBS mengalami tekanan setelah kebijakan tersebut diumumkan.
Faktor pertama adalah potensi terjadinya penumpukan stok Crude Palm Oil (CPO) di pabrik pengolahan.
Hal ini dapat terjadi karena seluruh proses ekspor harus melalui satu pintu, sehingga berpotensi memperlambat arus distribusi dan mengurangi kemampuan pabrik dalam menyerap hasil panen petani.
Selain itu, menurutnya, kalangan pelaku usaha juga mulai mengkhawatirkan kemungkinan meningkatnya biaya distribusi maupun biaya administrasi akibat perubahan mekanisme ekspor.
Jika biaya operasional meningkat, perusahaan akan berupaya menyesuaikan struktur biaya mereka, termasuk melalui penyesuaian harga pembelian TBS dari petani.
Faktor berikutnya adalah munculnya ketidakpastian terkait mekanisme teknis pelaksanaan kebijakan.
Ketidakjelasan aturan dan prosedur operasional dinilai membuat sebagian pembeli dari luar negeri maupun pelaku industri memilih menunggu perkembangan lebih lanjut sebelum melakukan transaksi.
Akibatnya, aktivitas perdagangan melambat dan berdampak pada terganggunya arus ekspor serta tekanan harga di pasar domestik.
“Jangan sampai tujuan baik pemerintah untuk memperbaiki tata niaga sawit justru menimbulkan keresahan dan kerugian bagi petani. Sektor sawit selama ini menjadi penopang ekonomi nasional dan sumber penghidupan jutaan keluarga,” tegas politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.
Sebagai langkah antisipasi, Firman meminta pemerintah menerapkan masa transisi yang cukup sebelum kebijakan dijalankan secara penuh.
Menurutnya, jalur ekspor yang selama ini telah berjalan sebaiknya tetap dibuka untuk sementara waktu guna menjaga kelancaran distribusi dan mencegah gangguan terhadap rantai pasok industri sawit nasional.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan kebijakan, terutama terkait harga acuan, biaya layanan, hingga mekanisme perdagangan yang diterapkan oleh DSI.
Transparansi tersebut dinilai penting untuk membangun kepercayaan petani dan pelaku usaha sekaligus menghindari munculnya persepsi negatif terhadap kebijakan baru tersebut.
“Pemerintah harus menjamin bahwa tidak ada kebijakan yang merugikan petani. Transparansi, kepastian usaha, dan kelancaran distribusi harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai petani menjadi korban dari proses penyesuaian kebijakan yang belum siap dijalankan,” kata Anggota Baleg DPR RI ini.
Lebih lanjut, Firman mendorong pemerintah untuk memperkuat pasar domestik melalui peningkatan program biodiesel dan percepatan pengembangan industri hilir sawit.
Langkah tersebut dinilai dapat membantu menjaga keseimbangan pasokan, memperluas penyerapan produksi dalam negeri, serta mendukung stabilitas harga sawit nasional di tengah dinamika pasar global.
Menurutnya, perlindungan terhadap petani harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan tata niaga komoditas strategis.
Sebab, keberlangsungan sektor sawit tidak hanya berkaitan dengan ekspor dan industri, tetapi juga menyangkut kesejahteraan jutaan petani dan keluarganya yang menggantungkan hidup pada komoditas tersebut.
“Petani membutuhkan kepastian. Negara harus hadir melindungi mereka agar harga TBS tetap berada pada tingkat yang wajar dan memberikan keuntungan yang layak bagi petani,” pungkasnya.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
