WahanaNews.co | Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar terus berusaha meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan para Pendamping Lokal Desa (PLD).
Tidak hanya memberikan fasilitas pembelajaran melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Desa namun juga usulan kongkret terkait kenaikan honorarium dari para pendamping desa.
Baca Juga:
Sosialisasi Desa Tertib Asip, Kemendes Gandeng ANRI
"Saya terus perjuangkan hal ini dengan koordinasi dengan berbagai pihak. Informasi yang saya terima sudah berada di meja Menkeu (Menteri Keuangan,red). Semoga segera ada jawaban atas ikhtiar ini,” ujar Abdul Halim Iskandar saat menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Wilayah Provinsi Jawa Barat dan Banten di Hotel Lorin, Senin (4/4/2022) malam.
Gus Halim-sapaan akrab Abdul Halim Iskandar mengatakan pendamping desa merupakan ujung tombak dari pembangunan desa. Menurutnya keberadaan pendamping desa turut menentukan eksistensi dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
“Penopang eksistensi Kemendes itu, Pertama, Birokrat, Kedua adalah Pendamping Desa,” ujarnya.
Baca Juga:
Gandeng ANRI, Kemendes Sosialisasi Desa Tertib Arsip
Begitu strategisnya peran pendamping desa, lanjut Gus Halim dalam berbagai kesempatan dirinya selalu menyebut pendamping desa sebagai anak kandung dari Kemendes PDTT. Maka upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan mereka pun terus diupayakan.
“Selain kesejahteraan kami juga berupaya untuk meningkatkan kapasitas para pendamping dengan program RPL Desa,” katanya.
Saat ini, lanjut Gus Halim dirinya berupaya untuk menjajaki kerja sama dengan pemerintah daerah di Banten dan Jawa Barat untuk merealisasikan Program RPL Desa bagi bagi Kades, Perangkat Desa dan Pendampingan desa.